REI Nilai Pembentukan BP3 Tidak Relevan dan Tidak Efisien

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan kembali mencuat.

Badan ini disebutkan akan menjadi penggawa yang mengatur penerapan aturan hunian berimbang.

Menanggapi wacana pembentukan BP3, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan dengan telah terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), maka pembentukan BP3 menjadi tidak relevan.

Terlebih, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

Jika melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait.

Baca juga : Kemenag-BI Sinergi Kembangkan Zakat dan Wafat jadi Pilar Ekonomi Nasional

"Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk),” ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut, di Jakarta, Kamis (13/3/2024).

Asosiasi pengembang properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu menilai rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui pemberlakuan hunian berimbang cukup hanya dilakukan oleh Kementerian PKP yang memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3.

Selain itu, keberadaan BP3 justru berpotensi memunculkan dualisme kebijakan dan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

“Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan,” tegas Joko Suranto.

Berkaitan dengan akan diterapkannya hunian berimbang, ditegaskan secara prinsip REI tidak menolak, karena aturan tersebut adalah satu kewajiban yang diatur undang-undang.

Baca juga : Rektor Untad Minta Pemerintah Relaksasi Kebijakan Efisiensi

Tetapi dalam perjalanannya selama 13 tahun, hunian berimbang ternyata belum dapat terealisasi.

Oleh karena itu, selain lewat satu pintu regulator, skema aturan hunian berimbang harus realistis untuk diterapkan.

REI menyampaikan beberapa usulan yang memungkinkan untuk dilakukan pemerintah agar hunian berimbang dapat diterapkan.

Pertama, usulan adanya revisi regulasi agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilaksanakan pada lokasi lain baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang skala besar dan pengembang skala kecil.

Baca juga : SM+ Memulai Pembangunan Pusat Data di Kawasan Pusat Bisnis Jakarta

Kedua, implementasi hunian berimbang diterapkan melalui rencana tata ruang. Lokasi pembangunan rumah tipe 3 (rumah sederhana bagi MBR) ditetapkan dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus untuk rumah sederhana.

Dengan begitu, kata Joko Suranto, akan mengunci harga lahan di lokasi pembangunan rumah MBR tersebut.

Dia berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang, serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.