Praktisi: Tarik Investasi Asing, Jaga Kepastian Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia optimistis menarik investasi asing dalam berbagai sektor bisnis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Banyak perusahaan Indonesia di bidang investasi ikut memberi dukungan.

Namun, untuk menarik investasi asing tersebut, harus ada kepastian hukum dengan harapan regulasi tersebut tidak berbelit, serta ada sistem pengawasan, terutama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

Praktisi hukum dari WNS Legal Consultants Stella Masengi menegaskan sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai perusahaan solusi pendanaan, namun masih kurang terampilnya Sumber Daya Manusia sehingga kurang mendukung.

Baca juga : Soal Revisi UU TNI, Istana Jawab Beragam Kecurigaan

"Saya punya klien dari luar negeri, dia hendak berinvestasi di Indonesia dan mengenal sebuah perusahaan yang menawarkan solusi keuangan dan pendanaan dari perusahaan finansial, namun dalam perjalanannya perusahaan yang mengandeng kliennya tersebut ingkar janji atau wanprestasi, sesuai batas waktu kesepakatan pada akhir tahun 2024," tutur Stela dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Memang kata dia menurut kliennya, untuk menyakinkan kliennya tersebut nama perusahaan itu pakai dua suku kata bernama Bank Internasional, dan dapat mengurus perusahaan kliennya agar mendapat tambahan modal untuk pengembangan usaha dengan syarat kliennya membuka PMA di Indonesia.

"Dari situ kliennya sepakat menanamkan dananya sebesar kurang lebih 750 ribu dolar Amerika, dengan janji akan mendapat pendanaan sebesar 25 juta dollar Amerika. Namun, sampai batas waktu, janji tersebut belum juga terealisasikan," tutur dia.

Baca juga : Barelang Jadi Kawasan Transmigrasi Terintegrasi

Karena itu, pihaknya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan sesuai kesepakatan karena mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

Jika perusahaan tetap ingkar janji dan tidak membayar juga sesuai kesepakatan, pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah hukum. Meski surat somasi ke tiga yang dilayangkan sudah dibalas dengan berjanji akan mengembalikan dana tersebut.

"Namun, ini menyangkut adanya orang asing, dan kita harus menjaga wibawa negara, agar investor asing mau ikut dalam pembangunan di Indonesia," ujarnya.

Baca juga : DPR Juga Ikutan Sidak

Dia pun setuju Pemerintah membangun badan intelijen keuangan. Kalau bisa, tidak saja monitor pengemplang keuangan negara, juga perusahaan swasta yang legalnya patut dipertanyakan, meski hanya terdaftar sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.