Dark/Light Mode

BI Dorong Transformasi Digital, Ekonomi Digital RI Bisa Tembus Rp 6.066,9 T

Rabu, 30 September 2026 12:22 WIB
Dari kiri: Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyentuh bola bersama  sebagai tanda pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).  FOTO : KHAIRIZAL ANWAR / RM
Dari kiri: Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyentuh bola bersama sebagai tanda pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). FOTO : KHAIRIZAL ANWAR / RM

RM.id  Rakyat Merdeka -  

Bank Indonesia (BI) terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional untuk mendorong produktivitas, memperkuat daya saing, serta memperluas manfaat digitalisasi bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 180-340 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2030, atau hingga sekitar Rp 6.066,9 triliun.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, percepatan transformasi digital diperlukan di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat, tingginya ketidakpastian pasar keuangan, serta risiko digital yang semakin kompleks.

Langkah tersebut menjadi fokus BI dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 24-26 September 2026.

“FEKDI dan IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan dengan prinsip 3I, yaitu Impactful (berdampak), Inklusif, dan Integratif (terintegrasi),” kata Destry dalam acara FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9/2026).

Baca juga : 1 Dolar AS=Rp 18.000, BI Terus Intervensi Pasar

Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar memperluas penggunaan teknologi, tetapi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BI menempuh tiga jalur utama dalam Sinergi Merah Putih. Pertama, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan. Ketiga, pengembangan sistem pembayaran dengan mendorong inovasi, memperluas akses, serta memodernisasi infrastruktur hingga 2030.

“Sinergi Merah Putih antara Pemerintah Pusat, Daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi fondasi. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mewujudkannya sendirian,” ujarnya.

Penguatan ekosistem digital Indonesia antara lain ditunjukkanoleh pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 6,11 miliar transaksi.

Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital juga terus meningkat. Jumlah pengguna QRIS saat ini mencapai 69,32 juta orang, sedangkan jumlah merchant mencapai 47,11 juta.

Baca juga : Baleg DPR Ingin Hadirkan Badan Satu Data Nasional

BI terus berupaya memperluas konektivitas pembayaran lintas negara. Saat ini, QRIS telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. BI juga mengupayakan kerja sama dengan Vietnam, Timor Leste, Hong Kong, dan Arab Saudi.

Tak kalah penting, BI terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, baik untuk transaksi skala besar (wholesale) maupun masyarakat luas (retail), termasuk melalui BI-FAST dan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

“Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel menggunakan BI-FAST mencapai 549 juta transaksi, dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.346 triliun,” jelas Destry.

Potensi Ekonomi Tembus Rp 6.066,9 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis potensi ekonomi digital Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.784,4 triliun. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 180-340 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.211,9 triliun hingga Rp 6.066,9 triliun pada 2030.

Baca juga : Bank Indonesia Percepat Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional

Peluang tersebut semakin terbuka dengan adanya Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di tingkat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang akan ditandatangani dalam ASEAN Summit pada November 2026.

Implementasi DEFA diperkirakan dapat meningkatkan potensinilai ekonomi digital ASEAN pada 2030 dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi hingga 2 triliun dolar AS. 

“Artinya, potensi nilai ekonomi digital Indonesia juga akan naik,” kata Airlangga.

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.