Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Singapura Bereaksi

RM.id  Rakyat Merdeka - Per Sabtu (24/10/2026), Indonesia resmi memangkas ekspor gas ke Singapura. Menanggapi hal ini, Singapura langsung bereaksi.

Pengumuman pengurangan ekspor gas ke Singapura disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (23/10/2926) malam.

Pemangkasan ini mencakup alokasi dari wilayah Natuna sebesar 15 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) dan dari Sumatera 16 BBTUD. Dengan demikian, total ekspor yang dipangkas sebesar 31 BBTUD.

"Kita kurangi ekspor gas ke Singapura, dari Natuna 15 BBTUD dan Sumatera 16 BBTUD," terang Djoko.

Ekspor gas ke Singapura ini dilakukan melalui jaringan pipa Trans Gas Indonesia (TGI). Djoko menegaskan, tidak ada negara lain yang mengalami pengurangan ekspor gas melalui jaringan pipa tersebut.

"Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” terangnya.

Baca juga : Soal Stop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Bahlil: Sudah Dipikir Matang

Gas tersebut selanjutkan akan dialihkan ke PLN demi menjaga pasokan listrik dalam negeri. "Dalam rangka menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan," terang Djoko.

Pengalihan pasokan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor (UU) 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menegaskan, Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong langsung angkat bicara menanggapi pengurangan pasokan gas ke negeranya. Ia meminta Indonesia tidak memutus pasokan secara sepihak. Alasannya, ekspor gas itu telah terikat kontrak.

"Indonesia mengumumkan pemangkasan ekspor gasnya ke Singapura. Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menepati komitmen mereka," ujar Wong, seperti dikutip CNA, Minggu (25/10/2026).

Meski begitu, Wong telah mempersiapkan Singapura menghadapi risiko gangguan pasokan. Pihaknya telah berinvestasi pada terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) agar bisa mengimpor gas dari berbagai berbagai negara tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jaringan pipa.

Wong juga memastikan, Singapura harus melangkah lebih jauh menuju energi bersih yang andal sepanjang waktu. Salah satu opsi yang kini serius dikaji oleh otoritas setempat adalah energi nuklir.

Baca juga : Dorong Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siap Guyur 31 Triliun

Menteri Energi Singapura Tan See Leng langsung menenangkan warganya atas pengurangan pasokan gas dari Indonesia. Ia memastikan, pemangkasan gas itu tidak banyak memengaruhi pasokan listrik Singapura dalam jangka pendek.

Tan menyebut, pengurangan pasokan gas dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura. Ia memastikan, hingga saat ini, pasokan energi yang ada masih cukup untuk memenuhi permintaan.

"Untuk jangka pendek, harga (listrik) tidak akan terlalu terpengaruh. Jika ada faktor yang perlu diperhatikan, itu adalah harga global karena harga satuan sebagian besar gas kita terkait dengan pergerakan sejumlah indeks utama dunia," kata Tan, usai konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP), Minggu (25/10/2026), seperti dikutip CNA.

Ia memastikan, Pemerintah Singapura telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan energi tetap aman. Sebab, bagi Singapura, energi adalah kebutuhan penting untuk keberlangsungan ekonomi dan negara "Energi merupakan kebutuhan mendasar bagi kita semua," tandasnya.

Pengurangan pasokan gas ke Singapura ini merupakan tindakan lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna, Rabu (21/10/2026). Hal ini dilakukan mengingat industri dalam negeri sering kekurangan pasokan gas.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan, pengurangan ekspor ke Singapura sudah dipikirkan dengan matang.

Baca juga : 11 Korporasi Tersangka Karhutla Terafiliasi Asing

"Pemerintah, dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya,” kata Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Bahlil melanjutkan, penghentian ekspor gas ini berlaku bagi negara mana pun yang tak lagi bersahabat dengan Indonesia. “Yang jelas, kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi asas penghargaan harus sama juga," ucap Ketua Umum Partai Golkar ini, tanpa menyebut negara yang dianggap kurang bersahabat.

Bahlil tidak khawatir jika negara yang kehilangan pasokan gas dari Indonesia membalas dengan menghentikan ekspor komoditasnya ke sini. "Ya, terserah merekalah," ucapnya.

Pemerintah bakal menghitung ulang porsi ekspor gas. Hal ini dilakukan untuk mendukung pasokan bahan baku industri hilirisasi petrokimia dalam negeri. Pemerintah tidak ingin gas banyak dikirim ke luar negeri sementara industri dalam negeri kekurangan.

Bahlil menerangkan, saat ini 70 persen porsi gas dialokasikan untuk konsumsi domestik. Sisanya untuk ekspor.

"Ke depan saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri. Termasuk di dalamnya bahan baku hilirisasi. Ke depan kita akan mendorong industri hilirisasi di petrochemical," terang Bahlil. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.