Survei FKBI: 74,1 Persen Responden Dukung Integrasi Tarif Tol Jabodetabek

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 74,1 persen responden survei Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendukung integrasi tarif jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan efisiensi logistik.

Dukungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat realisasi integrasi tarif tol, yang diharapkan dapat membuat perjalanan lebih lancar, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dari kawasan industri menuju pelabuhan.

Temuan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bertajuk “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” yang diselenggarakan FKBI di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, pemerintah tengah mematangkan landasan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi jalan tol.

Menurut dia, harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan rampung dalam waktu dekat untuk selanjutnya ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar implementasi kebijakan tersebut.

Baca juga : Menteri PU Instruksikan Percepatan Pemulihan Pascabanjir Di Padang

“Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung,” ujar Sony.

Dalam koridor logistik, integrasi Tol Cibitung-Cilincing, Jakarta-Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) menjadi salah satu contoh yang diharapkan dapat memperlancar akses angkutan barang antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) M. M. Gibran Sesunan menilai, kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembangunan setiap ruas jalan tol.

Menurut dia, penerapan tarif yang hanya didasarkan pada golongan kendaraan belum cukup mengakomodasi perbedaan karakteristik ruas yang berorientasi pada logistik dan ruas yang lebih banyak melayani perjalanan penumpang.

“Untuk ruas yang dibangun sebagai jalur logistik, angkutan barang semestinya memperoleh tarif lebih terjangkau agar terdorong menggunakannya. Kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pelayanan masing-masing ruas,” kata Gibran.

Baca juga : Menteri PU Percepat Penanganan 8 Titik Longsor Di Ruas Tapan-Jambi

Sementara itu, perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta Ahmad Sugiono mengingatkan, tarif tol merupakan salah satu komponen biaya logistik yang memengaruhi margin usaha di tengah persaingan harga.

Menurut dia, penghematan waktu perjalanan selama satu hingga dua jam belum tentu mendorong pengemudi beralih dari jalan arteri apabila penggunaan tol justru meningkatkan biaya perjalanan.

“Penggunaan tol perlu dilihat dari keseluruhan ekosistem logistik, termasuk kemacetan sebelum masuk tol, fleksibilitas rute, frekuensi perjalanan, dan peluang memperoleh muatan balik. Jadi, perhitungannya tidak hanya waktu tempuh,” ujar Ahmad.

Senior Consultant Supply Chain Indonesia Sugi Purnoto juga menekankan keputusan pengemudi dalam memilih rute dipengaruhi kecukupan uang jalan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari penghasilan, makan, bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, hingga biaya bongkar muat.

Dalam simulasi yang dipaparkannya, biaya tol pada jalur eksisting menyerap sekitar 7-14 persen dari uang jalan. Sementara itu, pada skenario penggunaan ruas tol yang diperuntukkan bagi angkutan logistik, porsinya diperkirakan mencapai 28-40 persen sehingga mengurangi alokasi untuk kebutuhan lainnya.

Baca juga : Menteri PU Kerahkan Pompa Dan Ekskavator Tangani Banjir Di Padang

“Konektivitas fisik harus didukung oleh tarif yang memungkinkan pengemudi memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jika bebannya meningkat secara signifikan, pengemudi bisa tetap memilih jalur eksisting meskipun menghadapi kemacetan atau risiko keselamatan lebih tinggi,” kata Sugi.

Sony menjelaskan pembangunan jalan tol telah diarahkan sebagai satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020-2040. Namun, perbedaan urutan pembangunan, keterlambatan penyelesaian ruas pendukung, dan disparitas tarif membuat sejumlah ruas mengalami kepadatan, sedangkan jalur alternatif belum dimanfaatkan secara optimal.

“Tujuan utama integrasi adalah meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata. Ruas-ruas yang saling terhubung perlu saling mendukung sebagai satu jaringan,” ujar Sony.

FKBI menilai dukungan responden dapat menjadi pijakan untuk mempercepat penyelesaian regulasi dan kajian integrasi tarif tol Jabodetabek. Namun, implementasinya perlu disertai skema tarif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, kesiapan layanan, serta informasi yang jelas agar integrasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat dan kelancaran logistik nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.