Evaluasi Aturan DHE SDA: Negara Mitra Hingga Kriteria Eksportir Diperluas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperluas cakupan negara mitra yang memenuhi persyaratan fasilitas Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Dari sebelumnya lima negara, kini bertambah menjadi delapan negara dan kawasan, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, serta menyetujui penambahan Bank OCBC NISP sebagai bank penempatan DHE SDA.

Keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah terhadap implementasi Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026 dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026. Hasil evaluasi tersebut mencakup perluasan negara mitra, penyesuaian kriteria eksportir, serta penambahan bank devisa untuk penempatan DHE SDA.

Berikut rincian hasil evaluasi tersebut, sebagaimana disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialisasi Perkembangan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis pada Jumat (6/11/2026):

1. Negara Yang Memenuhi Syarat Bertambah

Berdasarkan hasil Rakortas 23 Juli 2026, Pemerintah menetapkan lima negara yang memenuhi kriteria Pasal 18A, yaitu Amerika Serikat (AS), China, Hong Kong, Australia, dan Kanada.

Kelima negara tersebut merupakan negara dengan nilai investasi terbesar pada sektor pertambangan di Indonesia, sekaligus memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dipersyaratkan Pasal 18A.

Penggunaan lima besar negara asal investasi pada sektor pertambangan sebagai dasar pemilihan, dimaksudkan agar fasilitas Pasal 18A tepat sasaran pada sumber investasi yang paling berkontribusi terhadap kegiatan pertambangan nasional.

Baca juga : Atlet Wushu Asael Bawa Pulang Medali Perak dari Youth Olympic Games 2026

Berdasarkan hasil Rakortas 3 November 2026, jumlah negara yang ditetapkan bertambah yakni Korea Selatan, Jepang, dan kawasan Uni Eropa.

2. Kriteria Eksportir Diperluas

Kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan Pasal 18A ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, dengan tiga syarat kumulatif:

a. Berbentuk perseroan. Eksportir merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak pada sektor pertambangan.

b. Pemegang saham dari negara mitra. Paling sedikit terdapat satu pemegang saham yang berasal dari negara yang ditetapkan.

c. Porsi kepemilikan paling sedikit 10 persen. Porsi kepemilikan pemegang saham dimaksud paling sedikit 10 persen.

Kriteria ini kemudian diperluas dengan mengakui Badan Usaha Tetap (BUT).

"BUT ini kepemilikan sahamnya sudah jelas lebih dari 10 persen, dan pengakuan kepemilikan langsung melalui ultimate beneficiary owner (UBO). Untuk itu, akan segera diselesaikan kajian teknis untuk dasar perubahan kriteria yang diatur dalam PMK 48/2026," jelas Airlangga.

Baca juga : Insentif Dongkrak Daya Beli Dan Perluas Lapangan Kerja

"Untuk badan usaha yang sifatnya tidak langsung kepemilikan melalui UBO, tentunya yang bersangkutan perlu melakukan disclosure secara tersendiri, karena pemerintah tidak akan mencari. Jadi, harus aktif melaporkan ke Kementerian Hukum," imbuhnya.

3. Bank Devisa Untuk Penempatan DHE

Pemerintah saat ini menetapkan 16 bank untuk penempatan devisa hasil ekspor (DHE), terdiri dari lima bank BUMN dan 11 bank non BUMN. Termasuk, Bank OCBC NISP TBk yang masuk daftar berdasarkan evaluasi pada Rakortas 3 November 2026.

Lima bank BUMN yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Sedangkan 11 bank non BUMN yang dimaksud adalah Standard Chartered, Deutsche Bank AG, MUFG Bank Ltd, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Bank of China, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, JP Morgan Chase Bank NA, Citibank NA, dan Bank OCBC NISP Tbk.

Airlangga mengajak para eksportir untuk memenuhi kewajiban pemasukan penempatan DHE sesuai ketentuan di kedua PP (PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026), serta memastikan rekening khusus DHE SDA berjalan lancar. Kementerian/lembaga terkait diminta memperkuat koordinasi layanan dan pengawasan.

"Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan, agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. 
 

Baca juga : Kredit Program Jadi Motor Penggerak Ekonomi UMKM

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.