ICExPO 2026 Gelar Agenda Strategis Perkuat Sawit, Kakao, Dan Kelapa Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Penguatan aliansi minyak sawit dan sertifikasi keberlanjutan menjadi salah satu agenda strategis International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026.

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi minyak sawit Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pengembangan industri perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui forum yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi, riset, teknologi, dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi tiga komoditas unggulan nasional, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Pengembangan ketiga komoditas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi pekebun.

Agenda tersebut mengemuka dalam ICExPO 2026 yang berlangsung pada 4–5 November 2026 di Jakarta. Sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh nasional hadir, antara lain Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, serta Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas, Purnomo Yusgiantoro.

Sejumlah perwakilan internasional juga hadir, termasuk Pelaksana Tugas Duta Besar Brasil, perwakilan Kedutaan Malaysia dan Papua Nugini, serta perusahaan dari Rusia.

Baca juga : KJRI Karachi Serahkan Primaduta Award Untuk Perusahaan Importir Sawit Pakistan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, pemerintah telah memperluas mandat BPDP yang sebelumnya berfokus pada kelapa sawit untuk turut mengampu komoditas kakao dan kelapa.

Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Menurut Dradjad, perluasan mandat BPDP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi agribisnis nasional sekaligus memastikan manfaat pengelolaan sumber daya perkebunan dirasakan langsung oleh petani.

“Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketahanan ekonomi nasional harus berujung pada kesejahteraan petani,” ujarnya dalam forum ICExpo 2026.

Dukungan BPDP bagi kakao dan kelapa mencakup peremajaan kebun (replanting), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana hulu, penguatan kelembagaan petani, serta pendampingan teknis.

Dengan demikian, pengembangan komoditas perkebunan diharapkan berlangsung secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah juga memperkuat transparansi perdagangan komoditas strategis melalui integrasi ekspor satu pintu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Juni 2026.

Baca juga : Pemerintah Sosialisasikan Kebijakan Ekspor Komoditas SDA Strategis

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara. Dari sisi keberlanjutan, pemerintah mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), dan pemetaan lahan perkebunan.

Upaya tersebut penting untuk meningkatkan penerimaan pasar global terhadap produk perkebunan Indonesia. Sementara itu, hilirisasi terus dipacu melalui pelaksanaan mandatori biodiesel B50 sejak Juli 2026.

Untuk komoditas kakao dan kelapa, pengembangan industri diarahkan pada modernisasi infrastruktur pascapanen, digitalisasi rantai pasok, serta perluasan ekspor produk turunan bernilai tambah tinggi.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet saat mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka ICExPO 2026 di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11), menekankan pentingnya riset, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas perkebunan nasional.

Menurut Alim, konsistensi penyelenggaraan ICExPO hingga tahun kesembilan menunjukkan pentingnya forum tersebut dalam mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memajukan sawit, kakao, dan kelapa.

Dia mengingatkan, industri perkebunan masih menghadapi tantangan produktivitas yang cenderung stagnan, bahkan menurun. Pada kelapa sawit, misalnya, produktivitas nasional yang hampir mencapai 4 ton per hektare pada 2019 turun menjadi 3,6 ton per hektare pada 2025.

Baca juga : BPDP Perkuat Hilirisasi Sawit, UMKM Desa Dibina Hasilkan Produk Bernilai Tambah

Di perkebunan rakyat, produktivitas bahkan hanya sekitar 2–3 ton CPO per hektare, sementara potensinya mencapai 4–6 ton. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi penggunaan agro-input yang belum optimal, tanaman berusia tua, serta masih banyaknya pekebun rakyat yang menggunakan benih tidak bersertifikat.

Karena itu, Alim mendorong pengembangan varietas unggul, teknologi budidaya presisi, mekanisasi, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Inovasi juga harus diarahkan untuk memperluas pengolahan produk hilir.

Kelapa, misalnya, dapat diolah menjadi minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan. “Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan itu semuanya untuk bisa menjadi keunggulan yang kompetitif,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.