Dark/Light Mode

Pahlawan Ekonomi: Merebut Kepercayaan Pasar, Memperjuangkan Kualitas Pekerjaan

Selasa, 10 November 2026 13:36 WIB
Ilustrasi kemerdekaan ekonomi untuk Indonesia maju (Gambar dibuat dengan AI)
Ilustrasi kemerdekaan ekonomi untuk Indonesia maju (Gambar dibuat dengan AI)

Hari Pahlawan mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan tujuan akhir. Di tengah ujian MSCI dan persoalan ketenagakerjaan, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih mendasar: membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga dipercaya dan memberikan kesejahteraan.

Setiap 10 November, bangsa Indonesia mengenang keberanian para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan dalam Pertempuran Surabaya 1945. Mereka berjuang bukan sekadar untuk mengibarkan bendera, melainkan memastikan rakyat memiliki masa depan yang ditentukan oleh bangsanya sendiri. Delapan puluh satu tahun kemudian, medan perjuangan telah berubah. Tantangan Indonesia bukan lagi semata mempertahankan wilayah, melainkan memastikan kemerdekaan politik menghasilkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Momentum Hari Pahlawan tahun ini menarik ketika pasar modal Indonesia menghadapi ujian kepercayaan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Persoalan yang disoroti bukan sekadar pergerakan harga saham, tetapi transparansi struktur kepemilikan, keterukuran saham publik (free float), dugaan perdagangan terkoordinasi, dan konsistensi penegakan aturan.

Namun, ada persoalan lain yang tidak kalah penting dan justru lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: kualitas pekerjaan. Ketika investor mempertanyakan kualitas tata kelola pasar modal, masyarakat juga menghadapi pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan pekerjaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

Ketika Angka Tak Selalu Menceritakan Seluruh Kenyataan

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta orang. Secara statistik, ini merupakan perkembangan positif. Namun, membaca keberhasilan ketenagakerjaan hanya dari TPT berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Baca juga : Pahlawan Tak Pernah Pensiun, Perjuangan Menyelamatkan Indonesia Terus Berlanjut

Di balik penurunan tersebut, terdapat 12,84 juta pekerja setengah penganggur dan 35,30 juta pekerja paruh waktu. Tingkat setengah pengangguran bahkan meningkat menjadi 8,68 persen, atau naik 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, sebagian penduduk memang telah bekerja, tetapi belum memperoleh jam kerja yang cukup dan masih menginginkan pekerjaan tambahan.

Kondisi ini perlu dibaca secara hati-hati. Pekerja paruh waktu tidak otomatis mengalami kesulitan ekonomi karena sebagian memang memilih intensitas kerja yang lebih rendah. Bahkan, pekerjaan dengan jam kerja singkat dapat menghasilkan imbalan tinggi apabila didukung keahlian dan produktivitas. Namun, meningkatnya setengah pengangguran memberikan sinyal bahwa sebagian pekerja belum memperoleh kesempatan kerja sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

Persoalan juga terlihat dari struktur pekerjaan. Pada Agustus 2026, pekerja informal mencapai 57,93 persen, sementara pekerja formal baru 42,07 persen. Status bekerja memang penting, tetapi tidak selalu menjamin kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan pekerjaan.

Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2026 bahkan mencatat penurunan upah riil pada kelompok pekerjaan berketerampilan menengah dan tinggi sepanjang 2018–2025. Proporsi pekerja kelas menengah, menurut definisi yang digunakan Bank Dunia dalam laporan tersebut, juga turun dari 14,5 persen menjadi 7,1 persen. Ini memberikan perspektif penting: persoalan Indonesia bukan lagi hanya bagaimana membuat orang bekerja, tetapi bagaimana pekerjaan mampu menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Dengan demikian, penurunan TPT merupakan capaian yang perlu diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyatakan persoalan ketenagakerjaan telah selesai. Kita perlu bergerak dari sekadar job creation menuju job upgrading: menciptakan pekerjaan yang lebih produktif, lebih layak, dan memberikan penghasilan yang memadai.

Dua Wajah Kepercayaan Ekonomi

Baca juga : Ketua Banggar Apresiasi OJK

Di sinilah hubungan antara persoalan MSCI dan ketenagakerjaan menjadi menarik. Keduanya mungkin terlihat berada dalam ruang yang berbeda, tetapi sesungguhnya berakar pada persoalan yang sama: kualitas institusi dan efektivitas alokasi sumber daya.

Pasar modal membutuhkan transparansi agar modal mengalir kepada perusahaan yang memiliki prospek dan fundamental baik. Pasar tenaga kerja membutuhkan ekosistem produktif agar tenaga kerja terserap pada kegiatan ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dan penghasilan memadai. Ketika informasi kepemilikan saham tidak transparan, investor kesulitan menilai risiko. Ketika kualitas pekerjaan tidak terukur secara memadai, pemerintah juga berisiko keliru menilai keberhasilan pembangunan.

Keduanya memperlihatkan paradoks pembangunan yang patut direnungkan. Kapitalisasi pasar dapat meningkat tanpa otomatis memperluas kapasitas produksi. Jumlah orang bekerja dapat bertambah tanpa otomatis meningkatkan produktivitas dan daya beli. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat mengesankan secara agregat, sementara sebagian masyarakat belum merasakan perbaikan kehidupan secara proporsional.

Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto, IHSG, kapitalisasi pasar, atau penurunan TPT. Ukuran tersebut tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan indikator kualitas institusi, produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan upah riil, kecukupan jam kerja, serta kemampuan pekerjaan menopang kehidupan rumah tangga.

Kepahlawanan dalam Reformasi Ekonomi

MSCI bukan otoritas yang menentukan arah pembangunan Indonesia. Namun, evaluasinya menjadi pengingat bahwa kepercayaan investor tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan optimistis. Reformasi pasar modal membutuhkan transparansi kepemilikan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten. OJK, BEI, KSEI, emiten, dan seluruh pelaku pasar harus memastikan bahwa pembenahan menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar penyesuaian administratif.

Baca juga : Kepahlawanan Era Kini, Ketangguhan Bangsa, dan Energi Ketahanan Nasional

Prinsip serupa berlaku pada kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah tidak cukup merayakan penurunan pengangguran tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan yang tercipta. Kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu lebih terarah pada sektor dengan nilai tambah tinggi, peningkatan keterampilan, produktivitas, penguatan industri, dan perlindungan pekerja. Pertumbuhan investasi juga perlu dinilai dari kemampuan menghasilkan pekerjaan produktif, bukan hanya besarnya nilai komitmen investasi.

Di sinilah makna kepahlawanan ekonomi memperoleh relevansinya. Pahlawan pasar modal bukan mereka yang sekadar membuat IHSG menghijau, melainkan mereka yang menjaga integritas dan keadilan pasar. Pahlawan ketenagakerjaan bukan sekadar mereka yang mampu menurunkan TPT, melainkan mereka yang memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk hidup bermartabat.

Delapan puluh satu tahun setelah Pertempuran Surabaya, tantangan kepahlawanan Indonesia telah berubah. Jika dahulu para pejuang mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan generasi penerus adalah memastikan kemerdekaan menghasilkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat.

Indonesia tidak cukup membutuhkan pasar modal yang besar dan angka pengangguran yang rendah. Indonesia membutuhkan pasar yang dipercaya, pekerjaan yang produktif, dan institusi yang berintegritas. Sebab, kemerdekaan ekonomi bukan sekadar kemampuan menarik modal global atau membuat lebih banyak orang tercatat bekerja. Kemerdekaan ekonomi adalah kemampuan memastikan bahwa modal menghasilkan nilai tambah, pekerjaan menghasilkan kesejahteraan, dan pertumbuhan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat.

Itulah perjuangan kepahlawanan yang belum selesai.

Andri Yudhi Supriadi
Andri Yudhi Supriadi
Pemerhati Statistik Sosial dan Ekonomi Makro

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.