I-SIM 2026, Cara Surveyor Indonesia Dorong Capaian SDGs Pemerintah Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah Daerah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga pelestarian lingkungan, kota dan kabupaten memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Mendorong percepatan agenda tersebut, PT Surveyor Indonesia (Persero) menginisiasi Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM), sebuah gerakan kolaborasi multipihak bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). I-SIM merupakan instrumen penilaian berskema rating untuk mendorong dan mengevaluasi capaian SDGs Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam pelaksanaannya, PT Surveyor Indonesia berperan sebagai inisiator I-SIM, melaksanakan verifikasi dan validasi capaian daerah, serta menyelenggarakan penjurian Top 5 I-SIM 2026 kategori kota dan kabupaten di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Tahapan ini menjadi ruang pendalaman terhadap inovasi pembangunan daerah untuk memastikan program yang dihadirkan tidak hanya selaras dengan target SDGs, tetapi juga memiliki bukti pelaksanaan, dampak nyata, dan keberlanjutan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara kredibilitas proses penilaian menjadi bagian penting dalam memastikan capaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

"Salah satu penentu capaian SDGs nasional ini adalah dukungan dari berbagai pihak dan peran besar dari pemerintah kabupaten dan kota, tempat kebijakan diterjemahkan menjadi layanan, dan layanan menjadi perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga : PIM Siapkan Program 2027 yang Lebih Terukur dan Berdampak bagi Masyarakat

Dalam semangat ini, PT Surveyor Indonesia (Persero) bersama Kementerian PPN/Bappenas, APEKSI, dan APKASI menyelenggarakan I-SIM sebagai instrumen penilaian berskema rating di tingkat pemerintah daerah. “Sebagai BUMN yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, and consultation, PT Surveyor Indonesia (Persero) menjunjung integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses penjurian berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah Fajar.

Pada penyelenggaraan kelima sejak 2022, I-SIM mencatat partisipasi 190 Pemerintah Daerah, terdiri atas 82 pemerintah kota dan 108 pemerintah kabupaten. Dari jumlah tersebut, 123 daerah telah melalui tahapan pengisian data, verifikasi, dan penilaian skor SDGs. Hasil penilaian kemudian mengantarkan lima kota dan lima kabupaten dengan capaian tertinggi ke tahap penjurian akhir.

Untuk kategori kota, daerah yang masuk lima besar adalah Kota Semarang dengan Transformasi Pengolahan Sampah, Kota Makassar dengan LONTARA, Kota Surabaya dengan Greenland Blue Economy, Kota Mojokerto dengan Gerbang Wali, serta Kota Jambi dengan Kampung Bahagia.

Sementara kategori kabupaten diikuti Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dalihan Na Tolu Hijau, Kabupaten Sleman dengan Bahu Teman, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Listrik Masuk Sawah, Kabupaten Bandung dengan KABANDUNG Bangkit, dan Kabupaten Bogor dengan Akselerasi Pembangunan Desa.

Beragam inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana SDGs dapat diterjemahkan ke dalam solusi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Kota Semarang, misalnya, menghubungkan pengelolaan sampah dengan pemberdayaan UMKM dan penciptaan wirausaha baru. Di sektor ekonomi, Kota Surabaya mengembangkan pendekatan ekonomi biru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sementara Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan elektrifikasi irigasi untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas pertanian.

Baca juga : Surveyor Indonesia Perkuat Keandalan dan Kepercayaan Ekosistem Pasar Modal

Di sisi lain, Kabupaten Tapanuli Selatan menghadirkan pendekatan pembangunan melalui Dalihan Na Tolu Hijau yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat dengan nilai sosial budaya setempat. Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan inovasi dapat menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penjurian dilakukan dengan melibatkan dewan juri lintas sektor yang merepresentasikan pendekatan pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media. Dewan juri terdiri atas Arifin Rudiyanto, Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs Suhajar Diantoro, Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Prof. Zuzy Anna, Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran Teddy Poernama, Komisaris Utama PT Petrosida Gresik Adriadi Dimastanto, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, serta Pimpinan Redaksi Republika Andi Muhyiddin.

Melalui pemaparan dan pendalaman program unggulan, dewan juri menilai implementasi, capaian, dampak, serta potensi keberlanjutan setiap inisiatif. Penilaian juga menitikberatkan pada bukti pelaksanaan program, kontribusinya terhadap target dan indikator SDGs, akselerasi yang dapat diukur melalui data sebelum dan sesudah, serta strategi keberlanjutan melalui regulasi, anggaran, dan kemitraan.

Lebih dari sekadar pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, validasi capaian SDGs memiliki nilai strategis dalam memperkuat kepercayaan publik dan membuka peluang kolaborasi pembangunan. Data capaian yang kredibel dapat menjadi referensi bagi dunia usaha, investor, lembaga pendanaan, akademisi, dan mitra pembangunan untuk mengidentifikasi potensi serta kebutuhan daerah. Dengan demikian, peluang investasi dan kerja sama dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

Hal ini juga menjadi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi turut mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengembangkan ekonomi biru, serta menciptakan lapangan kerja. Pengakuan terhadap praktik baik daerah juga membuka ruang pertukaran pengetahuan dan replikasi inovasi, sehingga keberhasilan pembangunan di satu wilayah dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lainnya.

Baca juga : IDSurvey Dukung Pembangunan Berkualitas Melalui Layanan Pemastian Independen

Melalui I-SIM 2026 yang sejalan dengan tema Indonesia SDGs Action Awards 2026, "Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030", PT Surveyor Indonesia mendorong agar inovasi pembangunan daerah tidak berhenti pada capaian individual, tetapi berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang dapat diperluas dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Rangkaian penilaian ini selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan penerima apresiasi Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang dijadwalkan pada 18 November 2026.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.