Gibran Berhenti, Investor Diminta Tak Ragu Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Investor diminta tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden (Wapres). Pemerintah memastikan, kondisi ekonomi nasional tetap kuat dan stabil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya memisahkan dinamika politik dengan aktivitas ekonomi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus memberikan kepastian bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

“Pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar jajarannya terus meyakinkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Seharusnya, kata dia, dinamika politik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak mengganggu kepercayaan investor.

Baca juga : KPK Dalami Aliran Suap Proyek BNPB

Airlangga menegaskan, pemerintah tetap optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,45 persen hingga akhir 2026. Optimisme tersebut didukung sejumlah indikator ekonomi yang dinilai masih menunjukkan kondisi positif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 tercatat sebesar 5,47 persen. Sementara itu, inflasi nasional berada di angka 3,23 persen dan realisasi investasi pada kuartal III mencapai Rp 1.539 triliun.

Selain itu, cadangan devisa tercatat sebesar 146,8 miliar dolar AS dan neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Kondisi tersebut menjadi modal untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global maupun dinamika politik domestik.

“Diharapkan sampai dengan akhir tahun kita bisa tumbuh di 5,45 persen,” ujar Airlangga.

Baca juga : Presiden Paling Paham Apa Yang Dibutuhkannya

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan, pentingnya menjaga stabilitas politik agar tidak memicu sikap wait and see di kalangan calon investor. Menurut dia, kondisi politik yang tidak kondusif dan diwarnai isu-isu sensitif dapat memengaruhi psikologi investor maupun pelaku usaha dalam negeri.

Terlebih, kata dia, tekanan ekonomi global saat ini masih menciptakan ketidakpastian yang membutuhkan respons dan kepastian dari pemerintah. “Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha,” ujar Sarman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia menilai penundaan keputusan investasi akan merugikan perekonomian nasional. Padahal, peningkatan realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja.

Senada, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, stabilitas politik, kepastian kebijakan, dan soliditas pemerintahan menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Gerindra Dan PSI Tetap Satu Fraksi Di DPRD Bali

“Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ma’ruf menjelaskan investor mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menanamkan modal, mulai dari risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, hingga kecepatan pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi menunda realisasi proyek investasi.

Ma’ruf juga mendorong pembenahan tata kelola investasi dan industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan antara lain perizinan tata ruang, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, serta persoalan harga dan kontinuitas pasokan energi.

Dia berharap, jajaran kementerian ekonomi tetap solid dan konsisten menjalankan kebijakan sehingga pergantian pejabat maupun dinamika politik tidak menghambat agenda pembangunan ekonomi nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.