Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
PERHAPI Dorong Tambang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Rabu, 18 November 2026 15:32 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 di Ternate, Maluku Utara.
Forum ini menjadi momentum untuk mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan sekaligus memastikan manfaat sumber daya alam dirasakan masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan tahunan tersebut.
Sebelum pembukaan, PERHAPI telah menggelar sejumlah kegiatan Pra-TPT, antara lain jalan santai, pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) se-Maluku Utara, serta beberapa lokakarya.
Dalam sambutannya, Sherly mengatakan Maluku Utara merupakan provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia.
Karena itu, pemerintah daerah berharap kekayaan sumber daya alam di Bumi Kie Raha dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kami, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PERHAPI adalah mitra strategis yang membantu kami agar pertumbuhan ekonomi Maluku di 34,17 persen bisa dirasakan masyarakat, bagaimana sumber daya alam yang sangat kaya di Maluku Utara ini bisa ditransformasikan menjadi pertambangan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Sherly mengingatkan, sumber daya alam merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat akan habis.
Menurut dia, Maluku Utara telah menjalani era eksploitasi sumber daya alam selama sekitar 20 tahun.
Baca juga : Pembukaan Porprov VII Banten 2026 Meriah, Ada Tari Kolosal Hingga Skydiving
“Pertanyaan pentingnya adalah apa yang didapat masyarakat Maluku Utara setelah sumber daya alam ini habis. Oleh karenanya kami Pemprov Maluku Utara mewakili masyarakat bermitra bersama PERHAPI dengan semua ilmu yang dimiliki untuk mewujudkan pertambangan berkelanjutan,”tandasnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong tiga agenda utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung hilirisasi, restorasi pascatambang yang produktif, serta peningkatan nilai tambah industri dan pemerataan kesejahteraan.
Sherly juga berharap program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang lebih terintegrasi dengan kebutuhan kompetensi industri.
“Ke depan saya berharap program CSR perusahaan tambang lebih terintegrasi dengan kebutuhan kompetensi industri. Mungkin bersama dengan PERHAPI bisa memetakan kebutuhan tenaga ahli secara spesifik seperti geologi, perencanaan tambang, metalurgi ekstraktif, pengelolaan air dan limbah, keselamatan pertambangan, reklamasi bahkan menyiapkan tenaga untuk industri masa depan. Sehingga ke depan muncul SDM di Maluku Utara yang punya kompetensi di level teknis. Saat ini banyakan pemuda-pemudi Maluku Utara hanya menjadi operator dumptruk, logistik. Harapan kami supaya lebih banyak lagi tenaga teknis dari lokal,”tandasnya.
Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, Sherly menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya diterima pemerintah provinsi sesuai harapan.
"Dari sektor pertambangan, pemerintah provinsi masih belum merasa puas dengan penerimaan DBH. Kami berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang adil bagi daerah penghasil," ujar Sherly.
Sementara itu, Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy mengatakan, TPT merupakan forum bagi para profesional yang berkarya di sektor pertambangan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan informasi terkini.
“Temu profesi tahunan ini diharapkan menjadi ajang saling tukar menukar pengetahuan; pengalaman dan informasi terkini yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk peningkatan profesionalisme dan kompetensi diantara para peserta. Pada akhirnya diharapkan akan membantu untuk peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia,”terangnya.
Menurut Widhy, industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara.
Baca juga : Gunung Ibu di Halmahera Barat Sudah Dua Kali Erupsi Pagi Ini
Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak, royalti, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan hilirisasi.
Namun, sektor pertambangan juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan.
Terlebih, cadangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tidak terbarukan yang pada akhirnya akan habis.
“Oleh karena itu kita semua harus memulai upaya transformasi ekonomi pertambangan yang ada saat ini menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan bagi warga Masyarakat yang ada di sekitar operasional pertambangan tersebut berada. Masyarakat tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada roda ekonomi yang berjalan akibat adanya operasional pertambangan di wilayah tersebut. Mereka harus mulai kita berdayakan untuk dapat terus menjalankan roda perekonomian nya paska tambang selesai atau tutup,”tandasnya.
Widhy juga menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah penghasil tambang. Dia menyebut sejumlah kepala daerah mengeluhkan dana bagi hasil yang semestinya diterima pemerintah daerah masih tertahan di pemerintah pusat.
“Kami tentunya berharap agar hal ini segera menjadi perhatian pemerintah pusat untuk mempertimbangkan percepatan transfer DBH ini ke pemerintah daerah,"tandas Widhy.
Dia berharap TPT ke-35 menghasilkan rekomendasi yang positif dan konstruktif bagi para pemangku kepentingan sektor pertambangan, khususnya dalam mendorong transformasi industri pertambangan Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Ketua Pengurus Daerah (PD) PERHAPI Maluku Utara Muhammad Qadafi mengatakan, TPT ke-35 di Ternate menjadi momentum penting bagi para profesional pertambangan untuk memberikan masukan terkait perbaikan tata kelola pertambangan nasional.
"Perbaikan tata kelola pertambangan merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan mengikuti perkembangan yang ada. Lebih penting lagi bagaimana kegiatan usaha pertambangan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."ungkapnya.
Baca juga : Presidium GKJ: Ratas Gubernur Di Kecamatan Perlu Serap Aspirasi Warga
Qadafi menegaskan, PERHAPI Maluku Utara akan terus mendorong perusahaan tambang nikel agar memberikan kontribusi optimal bagi daerah, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional tambang.
"Masyarakat Maluku Utara harus ikut merasakan kehadiran aktivitas pertambangan yang ada di lingkungannya. Kesejahteraan masyarakat harus lebih baik setelah ada kegiatan operasi pertambangan."ungkapnya.
Ketua Panitia TPT ke-35 Muhamad Lail Wahid mengatakan, penyelenggaraan kegiatan di Maluku Utara memiliki arti strategis karena provinsi tersebut menjadi salah satu pusat industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia.
“Maluku Utara hari ini adalah pusatnya pertambangan Indonesia. Di sinilah nikel Indonesia berada. Di sinilah hilirisasi berjalan. Di sinilah smelter berdiri, dan masa depan energi baru dunia sedang diproses,”terangnya.
Dia mengatakan, melalui TPT ke-35, PERHAPI mendorong terwujudnya pertambangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi. Tema tersebut diangkat untuk merespons dinamika industri mineral global.
“Dunia sedang berebut mineral kritis. Nikel, kobalt, tembaga, bauksit, semua menjadi rebutan negara-negara besar. Perang dagang, pembatasan ekspor, kebijakan tarif, semua itu berdampak langsung kepada harga nikel, kepada investasi, kepada lapangan kerja di Maluku Utara. Di sisi lain, dunia juga menuntut kita untuk lebih hijau, lebih bersih, lebih bertanggung jawab. Dunia menuntut pertambangan yang tidak merusak lingkungan, yang tidak menyisakan lubang, yang tidak meninggalkan masyarakat dalam kemiskinan setelah tambang tutup,”pungkas Muhamad Lail.
TPT ke-35 dihadiri pengurus daerah PERHAPI dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Totoh Abdul Fatah yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Sejumlah pejabat dan tokoh lainnya turut hadir, antara lain Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Tubagus Nugraha, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Abdul Karim Usman, pakar pertambangan Irwandi Arief, serta jajaran direksi perusahaan tambang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya