Efisiensi Anggaran Berdampak Nyata, Kebijakan Prabowo Dinilai Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), hingga efisiensi anggaran menjadi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi dalam diskusi publik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Maluku Utara.

Meski demikian, pemerintah didorong memastikan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Nikel, Lingkungan, dan Masa Depan Daerah" yang digelar HMI Badko Maluku Utara di Jati Hotel, Ternate, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperingati Sumpah Pemuda sekaligus merefleksikan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Diskusi diikuti kalangan pemuda dan elemen masyarakat sipil untuk merumuskan gagasan strategis serta menyampaikan otokritik terhadap dinamika ekonomi politik di tingkat lokal maupun nasional.

Dua narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan sekaligus pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, dan akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam.

Baca juga : Terhubung Melayani, Bergerak untuk Negeri

Dalam paparannya, Rustam mengapresiasi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda penting.

Menurut Rustam, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.

"Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri," kata Rustam.

"Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang," lanjutnya.

Rustam menegaskan, HMI Badko Maluku Utara akan terus mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, akademisi ekonomi UNKHAIR, Mochtar Adam, turut mengapresiasi program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

Baca juga : BMR Apresiasi 2 Tahun Prabowo, Kebijakan Sawit dan Energi Buka Peluang bagi Riau

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang dinilai dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput.

"Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa," kata Mochtar.

Mochtar mengatakan, Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat industri nikel nasional.

Karena itu, pengelolaan kekayaan alam di era pemerintahan Prabowo diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.

"Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang," ujarnya.

Selain program ekonomi dan pengelolaan SDA, Mochtar juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo.

Baca juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen Perluas Akses-Perkuat Mutu Pendidikan

Menurutnya, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk membiayai program-program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, dan infrastruktur kampung nelayan.

"Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara.

Para pemuda yang hadir mendorong agar pengelolaan SDA dilakukan secara adil, pengawasan lingkungan diperketat, serta kebijakan ekonomi nasional semakin memberikan ruang bagi masyarakat lokal.

Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.

HMI Badko Maluku Utara pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah di wilayahnya, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.