Dark/Light Mode

Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi Tekanan Fiskal

Rabu, 18 November 2026 19:31 WIB
Foto: Bank Jakarta.
Foto: Bank Jakarta.

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari alternatif pembiayaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah penerbitan obligasi daerah. Meski kerangka hukumnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen pembiayaan tersebut dinilai masih membutuhkan akselerasi serta penguatan kepastian hukum.

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo mengatakan, obligasi daerah tidak seharusnya diposisikan sebagai substitusi atau sekadar tambal sulam akibat pemotongan anggaran.

Sebaliknya, instrumen tersebut harus menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan daerah.

"Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah," ujar Agus dalam Sarasehan Nasional bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca juga : Mekeng Sebut Obligasi Daerah Kunci Percepatan Pembangunan

Dalam acara yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tersebut, Agus menekankan pentingnya memastikan skema pengembalian dana obligasi tidak membebani APBD rutin pada masa mendatang.

Menurut dia, pengembalian obligasi harus berbasis pada pendapatan proyek atau revenue bond.

Karena itu, proyek yang dibiayai harus bersifat produktif dan mampu menghasilkan pendapatan (revenue-generating projects), seperti pengelolaan rumah sakit berstandar baik maupun pembangunan infrastruktur transportasi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan bahwa OJK sebagai regulator pasar modal memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan investor publik.

Dia menyampaikan, penerbitan obligasi daerah membutuhkan koordinasi dan pemenuhan sejumlah persyaratan.

Baca juga : Jaga Konsistensi Pembangunan Nasional, Hadirkan Kemandirian Fiskal Bagi Daerah

Prosesnya mencakup persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, hingga pemenuhan dokumen keterbukaan informasi berupa prospektus serta laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kredit Sindikasi BPD Jadi Alternatif

Mengantisipasi proses penerbitan obligasi daerah yang relatif panjang, Agus menawarkan alternatif pembiayaan yang dapat segera dijalankan pemerintah daerah, yakni melalui skema kredit sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bawah koordinasi Asbanda.

Secara nasional, total aset BPD saat ini telah mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau menempati posisi kelima dalam industri perbankan nasional.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir mencapai Rp 800 triliun, dengan portofolio kredit sekitar Rp 660 triliun.

Agus mencontohkan, skema sindikasi BPD dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur strategis berskala besar, seperti pembangunan instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi di Jawa Barat, serta percepatan pembangunan Trans Jatim di Jawa Timur.

Baca juga : Fraksi Golkar MPR: Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan

"Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi," jelasnya.

Melalui skema sindikasi antar-BPD yang dikoordinasikan Asbanda, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada masing-masing bank daerah dapat diatasi melalui pembiayaan bersama.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat kontribusi perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis berskala besar, sehingga tidak hanya bergantung pada pembiayaan konvensional yang selama ini didominasi sektor aparatur sipil negara (ASN).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.