Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
HIMPERRA Tanggapi Persoalan Lahan dan Investasi Perumahan
Rabu, 18 November 2026 23:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menyoroti persoalan sengketa lahan di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan tanah dan keberlanjutan investasi di sektor perumahan.
Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono mengatakan, sengketa pertanahan tidak hanya berdampak terhadap pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan industri properti. Pengembang membutuhkan kejelasan status tanah, perizinan, serta perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ari menilai, persoalan di kawasan Grand Riscon Padjajaran perlu dicermati secara menyeluruh, terutama terkait munculnya klaim kepemilikan tanah yang bersinggungan dengan bidang-bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah.
"Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada," ujar Ari dalam keterangan pers, Rabu (18/11/2026).
Baca juga : Bank BSN Gandeng HIMPERRA Genjot Pembiayaan Perumahan Syariah
Dia mengatakan, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan mempertimbangkan seluruh dokumen dan bukti yang diajukan para pihak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian bagi pemilik tanah maupun pelaku usaha.
Ari juga mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam persoalan pertanahan dapat memengaruhi kepercayaan investor. Apabila tanah yang telah dimanfaatkan dan memiliki dokumen kepemilikan masih menghadapi klaim, pelaku usaha tentu perlu mempertimbangkan risiko dalam menjalankan investasi.
Perhatian HIMPERRA terhadap persoalan ini juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Kawasan Grand Riscon Padjajaran disebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Ari menyebut, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60 persen dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan tersebut dinilai perlu memperhatikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pengembangan perumahan.
"Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar," katanya.
Baca juga : Bank BSN Gandeng HIMPERRA Perluas Pembiayaan Perumahan Syariah
Selain dampak terhadap investasi, Ari turut menyoroti kemungkinan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan para pemilik tanah, sebagian warga yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa.
Menurut Ari, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, persoalan status kepemilikan tanah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
"Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ari berharap persoalan pertanahan tersebut dapat diselesaikan secara objektif dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dia juga meminta agar seluruh pihak terkait mendapat kepastian dalam proses penyelesaian sengketa.
Menurutnya, kepastian hukum tidak hanya penting bagi pemilik tanah, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan sektor perumahan.
Baca juga : Sambut Ramadan, HIMPERRA Bangun Sumur Air Bersih Untuk Korban Banjir Aceh
Dia berharap persoalan serupa tidak menghambat investasi maupun pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.
"Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya