Dark/Light Mode

Rakernas Himperra 2025

Perluasan Cakupan Pendapatan MBR Gairahkan Program 3 Juta Rumah

Sabtu, 19 April 2025 12:56 WIB
Foto: Himperra.
Foto: Himperra.

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sebab, selama ini SLIK dianggap menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

Pernyataan itu disampaikan Ari kepada sejumlah awak media, di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar.

Baca juga : XLSMART Resmi Meluncur, Bidik Pendapatan Rp 45,8 T Dan 94,5 Juta Pelanggan

“Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” pinta Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya, kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta-Rp 14 juta. Kebijakan ini sangat baik bahkan,” tambahnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Baca juga : Peringati Hari Hutan Sedunia, Pertamina Perkuat Program Hutan Lestari

Apalagi, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP.

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas.

Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra.

“Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Baca juga : Bank Tanah Komit Sukseskan Program 3 Juta Rumah

Pada kesempatan yang sama Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," pesannya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.