Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan 1,9 dolar AS (setara Rp 27 ribu) PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Untuk itu, Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW) di 2021 kembali dilanjutkan Pemerintah di 2022 dengan target penerima manfaat yang diperluas. Yakni dengan menambahkan nelayan serta dilaksanakan di 212 kabupaten/kota pada 25 provinsi. Sebanyak 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Pada 2022, Program BT-PKLWN akan diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri atas 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan. Khusus untuk nelayan, kriteria untuk mendapatkan bantuan yakni pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonnage).
Menutup rangkaian agenda dalam kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (17/03), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara langsung untuk menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman. Penyaluran tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Penyaluran BT-PKLWN di Sleman menargetkan 6.000 penerima. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2021 yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima. Tadi saya bertanya kepada perwakilan penerima bantuan ini, ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” tutur Airlangga.
Selain ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, BT-PKLWN dilakukan Pemerintah juga untuk mendorong daya beli, kelangsungan usaha, dan penghidupan masyarakat pelaku usaha mikro (PKL, pemilik warung, dan nelayan) dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya juga monitor, hampir dari seluruh penerima akan menggunakan bantuan ini untuk modal usaha,” ucap Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa BT-PKLWN merupakan bagian dari program untuk pengurangan kemiskinan ekstrem di Indonesia, dan kemiskinan ekstrem diharapkan dapat mendekati 0 persen di 2024.
Menutup sambutannya, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Polda Yogyakarta dan Polres Sleman yang telah bersinergi dengan Pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai PKLWN hari ini. “TNI dan Polri adalah garda terdepan untuk menentukan keberhasilan program Pemerintah ini. Diharapkan seluruh proses tetap dilakukan dengan hati-hati seperti selama ini, sehingga ini betul-betul diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Airlangga.
Dalam sesi door stop, Airlangga menjawab pertanyaan awak media terkait permasalahan minyak goreng. “Minyak goreng sawit (MGS) curah saat ini ditetapkan harganya sebesar Rp 14 ribu per liter dan MGS curah tersebut dijual di pasar-pasar tradisional. Sementara itu, untuk MGS dalam kemasan harganya sesuai dengan harga keekonomian dan dijual di pasar retail modern,” terang Airlangga. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.