Jamintel: Jaga Desa Tekan Kasus Hukum Kades hingga 70 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelantikan dan pengukuhan DPD serta DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Maluku Utara di Kantor Bupati Halmahera Tengah, Kamis (18/6/2026), menjadi momentum penguatan pengawasan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Kegiatan tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, jajaran kepala daerah, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Reda Manthovani menegaskan komitmen Kejagung dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa melalui aplikasi Jaga Desa.

Sistem tersebut kini telah terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

“Pertanggungjawaban keuangan kepala desa atau perangkatnya itu bisa kita monitor di aplikasi Jaga Desa. Laporan yang dibuat kepala desa atau perangkatnya bisa diverifikasi kebenarannya oleh BPD,” ujar Reda.

Baca juga : Pemerintah Tata Ulang SPPG, Terapkan Grading dan Evaluasi Insentif

Menurutnya, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting karena menjadi mitra Kejaksaan dalam melakukan pengawasan hingga tingkat desa.

Melalui ABPEDNAS, BPD diharapkan dapat membantu memverifikasi laporan keuangan desa sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat.

Selain mengawasi penggunaan dana desa, ABPEDNAS juga dilibatkan dalam membantu masyarakat mengakses berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa pendidikan dan bantuan pemberdayaan ekonomi.

“Kalau ada keluarga masyarakat yang sudah mendaftar beasiswa tetapi belum ada perkembangan, itu bisa dilaporkan melalui jaringan ABPEDNAS supaya bisa diingatkan ke kementerian terkait,” kata Reda.

Kejagung juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga : Kakorlantas: Tingkat Pengaduan Terkait Tugas Polantas Hanya 6,8 Persen

Melalui sistem berbasis QR Code, masyarakat penerima manfaat dapat menyampaikan laporan terkait kualitas makanan yang diterima secara langsung kepada Kejaksaan maupun Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kalau ternyata gizinya kurang atau nilainya tidak sesuai dengan yang dibayarkan pemerintah, maka itu bisa dilaporkan dan kami bisa memberikan peringatan,” jelasnya.

Reda mengungkapkan, penerapan aplikasi Jaga Desa telah memberikan dampak positif dalam menekan angka pelanggaran hukum yang melibatkan kepala desa.

Jika pada tahun lalu tercatat 525 kepala desa terjerat kasus hukum di seluruh Indonesia, kini jumlah tersebut menurun drastis.

“Tahun lalu ada 525 kepala desa yang terjerat kasus hukum di seluruh Indonesia. Sekarang sampai semester kedua ini Alhamdulillah bisa ditekan menjadi sekitar 70-an kasus,” ungkapnya.

Baca juga : Pangdam Mandala Trikora Tegaskan TNI Tak Terlibat Kasus Mama Yasinta

Sementara itu, kehadiran Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan generasi muda.

Di sisi lain, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambut baik kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan ABPEDNAS dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa di wilayahnya.

Saat ini ABPEDNAS telah terbentuk di 25 provinsi. Melalui sinergi dengan Kejaksaan Agung dan pemerintah daerah, organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan.

Juga meningkatkan transparansi penggunaan dana desa, serta membantu penyaluran berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.