Menteri Dody: Fasilitas Publik Flores Dibangun Kembali, Kearifan Lokal Dijaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan penanganan fasilitas layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan secara cepat dan sesuai tingkat kerusakan. Pembangunan kembali juga diminta tetap memperhatikan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Dody saat meninjau sejumlah fasilitas publik dan rumah ibadah di Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (28/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dody meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan terdampak telah didata dan diperiksa sehingga bentuk penanganannya dapat ditentukan secara tepat.

“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody.

Menurut Dody, hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan. Bangunan yang tingkat kerusakannya masih memungkinkan untuk diperbaiki akan direhabilitasi. Sementara bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dibangun kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan kondisi wilayah rawan gempa.

Baca juga : Menteri Dody Percepat Pemulihan Dua Jembatan Vital Di Flores

Pendataan dan pemeriksaan bangunan terdampak dilakukan Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” ujar Dody.

Untuk pembangunan kembali rumah ibadah, Dody meminta koordinasi dilakukan dengan pihak yang mengelola dan menggunakan bangunan. Untuk Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek, koordinasi perlu dilakukan bersama pastor, pengurus paroki, dan Keuskupan Ruteng.

“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” tegasnya.

Hal serupa diterapkan dalam penanganan Masjid Nurul Huda Reo. Koordinasi dengan takmir atau pengurus masjid diperlukan agar bangunan yang dibangun kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Kementerian Imipas Galang Donasi Rp1,8 Miliar untuk Korban Bencana NTT

Dody menegaskan, penerapan kearifan lokal tidak berarti mengurangi standar keselamatan bangunan. Fasilitas yang diperbaiki maupun dibangun kembali justru harus diperkuat agar lebih mampu menghadapi potensi gempa di masa mendatang.

“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan tahan terhadap risiko bencana.

Selain aspek teknis dan kearifan lokal, Dody meminta masyarakat sekitar dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelibatan tersebut dinilai penting agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian warga.

“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” kata Dody.

Baca juga : Pertamina Pulihkan Energi Flores Pascagempa, 56 SPBU Kembali Beroperasi

Kementerian PU memastikan dukungan terhadap penanganan bangunan layanan publik terdampak gempa diberikan sesuai kewenangan dan hasil asesmen di lapangan.

Hingga 26 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan pemeriksaan cepat terhadap 66 lokasi di sejumlah kabupaten terdampak gempa di NTT, meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur.

Dari 66 lokasi tersebut, terdapat 350 bangunan gedung yang telah diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan 229 bangunan dapat digunakan kembali, 49 bangunan dapat digunakan secara terbatas, dan 21 bangunan dinyatakan tidak aman untuk digunakan.

Pendataan bangunan layanan publik diprioritaskan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya yang terdampak gempa.

Melalui penanganan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan fasilitas publik di wilayah terdampak dapat kembali digunakan masyarakat dengan kondisi yang lebih aman, kuat, dan sesuai karakter wilayah Flores.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.