Stabilitas Politik Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Stabilitas politik dan keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Karenanya, dunia usaha diajak memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk menjaga kondisi nasional tetap aman dan kondusif.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan, kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa pada masa mendatang.

Menurut dia, besarnya potensi ekonomi Indonesia perlu didukung situasi politik dan keamanan yang stabil agar dapat dikelola secara optimal.

“Saya menyadari, kekuatan ekonomi kita akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kekuatan bangsa ini ke depan,” kata Djamari saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Djamari mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Pemerintah berkepentingan menciptakan kondisi yang mendukung dunia usaha agar dapat memanfaatkan berbagai potensi nasional.

“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu lindungi dan berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” paparnya.

Baca juga : Gerindra-PDIP Sama-sama Terbuka, Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi

Dalam forum tersebut, Djamari juga membuka ruang bagi dunia usaha menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan.

Dia menjelaskan, Kemenko Polkam memiliki fungsi koordinasi terhadap kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, dan BIN, serta berkoordinasi dengan Kejaksaan.

“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” katanya.

Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI itu, penyampaian aspirasi secara langsung dapat membantu Pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha. Persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan selanjutnya dapat diurai dan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Menteri asal Partai Gerindra ini menegaskan, politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Stabilitas politik diperlukan untuk menciptakan kepastian, sedangkan kondisi keamanan yang kondusif menjadi prasyarat agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, perekonomian yang kuat turut menopang stabilitas nasional.

“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” jelasnya.

Baca juga : Diusulkan Hanura, Parpol Peserta Pemilu Harus Ikut Awasi KPU

Djamari berharap, Rakornas Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah dan dunia usaha. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha diharapkan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang bisa kita pahami untuk memberikan kesempatan memperbaiki dan membantu menyelesaikan persoalan masing-masing,” harapnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik, hukum, dan keamanan.

Menurut Bambang, stabilitas politik membutuhkan penegakan hukum yang baik. Sementara itu, stabilitas keamanan juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi.

“Politik akan menjadi tidak stabil kalau hukum tidak ditegakkan secara benar. Keamanan juga tidak akan tercipta kalau kondisi ekonominya tidak baik,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Bambang berharap, koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam dapat memperkuat kepastian hukum dan stabilitas nasional sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Baca juga : Sport Tourism Berpotensi Jadi Mesin Ekonomi Baru

Bambang juga mengapresiasi langkah Menko Polkam membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha.

“Kami berharap koordinasi tersebut dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.

Mantan Ketua MPR itu menekankan, penegakan hukum harus berjalan secara adil sekaligus memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

“Jangan sampai pengusaha yang benar justru disalahkan, sementara yang salah dibenarkan, hanya untuk mencapai kepentingan tertentu,” tegasnya. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Kamis, 1 Oktober 2026 dengan judul "Rakornas Polkam Kadin, Stabilitas Politik Fondasi Pertumbuhan Ekonomi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.