Dark/Light Mode

Soal Pengawasan BPKH

Pemerintah Ingin Pengelolaan Dana Haji Semakin Transparan

Selasa, 17 November 2026 07:00 WIB
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (tengah) berjalan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat mendengarkan penjelasan DPR mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah. Foto: TEDY KROEN/RAKYAT MERDEKA/RM.id
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (tengah) berjalan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat mendengarkan penjelasan DPR mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah. Foto: TEDY KROEN/RAKYAT MERDEKA/RM.id

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mendorong penguatan pengawasan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji semakin transparan, akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, revisi regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan BPKH.

“Peningkatan koordinasi kelembagaan antara menteri dan badan, penguatan peran Pemerintah dalam pengawasan badan,” ujar Irfan saat membacakan pandangan Presiden terhadap RUU Pengelolaan Keuangan Haji dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, koordinasi antara kementerian dan BPKH perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pandangan presiden, terdapat lima materi muatan utama yang diatur dalam RUU tersebut.

Selain penguatan peran Pemerintah dalam mengawasi BPKH, RUU ini mengatur peningkatan koordinasi antara menteri dan badan, pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko penempatan dan investasi keuangan haji, serta optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan BPKH.

Baca juga : Sekolah Rakyat Bakal Berdiri Di Kampus UI

“Pemerintah pada prinsipnya menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan lebih mendalam dan komprehensif bersama DPR sesuai mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai, revisi UU diperlukan untuk memberikan ruang lebih luas bagi BPKH dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji.

Marwan menyebut, dana kelolaan BPKH saat ini telah mencapai lebih dari Rp 200 triliun. Namun, besarnya dana tersebut dinilai belum diikuti pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.

Menurutnya, revisi regulasi diharapkan memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang mampu meningkatkan imbal hasil.

Meski demikian, pengelolaan investasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan dan akuntabilitas.

Baca juga : Soal Pengganti Gibran, Golkar Serahkan Ke Prabowo

Marwan juga mendorong agar pengembangan investasi lebih difokuskan pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan dan konsumsi.

Investasi di sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus berpotensi meningkatkan nilai manfaat dana jemaah.

“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.

Selain optimalisasi investasi, Marwan menekankan pentingnya klausul perlindungan dana haji dalam revisi UU.

Sebab, setiap investasi memiliki risiko keuntungan maupun kerugian sehingga mekanisme pertanggungjawaban pengelola harus dirumuskan secara jelas.

Dia turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam UU sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola.

Baca juga : PKB Banten Minta Kader Lebih Aktif Di Masyarakat

Ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif mekanisme perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Marwan menilai, fleksibilitas pengelolaan investasi BPKH harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, pengawasan dan mitigasi risiko. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Selasa, 17 November 2026 dengan judul "Soal Pengawasan BPKH Pemerintah Ingin Pengelolaan Dana Haji Semakin Transparan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.