Dark/Light Mode

Indonesia Paparkan Hasil Pembiayaan Iklim Hingga Tingkat Masyarakat Di COP31

Kamis, 19 November 2026 19:53 WIB
Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz bersama para pembicara dalam diskusi pembiayaan iklim dan perlindungan hutan di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Turki. Dok. Kemenhut
Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz bersama para pembicara dalam diskusi pembiayaan iklim dan perlindungan hutan di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Turki. Dok. Kemenhut

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia memaparkan hasil pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja untuk perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).

Capaian tersebut dibahas dalam sesi bertajuk “Sustaining Forests, Empowering People: Climate Finance at the Grassroots – Lessons Learned from FOLU Norway's Contribution” di Paviliun Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dalam pembukaan sesi menegaskan komitmen Indonesia mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Melalui target tersebut, sektor kehutanan dan penggunaan lahan diharapkan menjadi penyerap bersih karbon sekitar 140 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2030.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui perlindungan hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem.

Salah satu dukungan internasional untuk mencapai target tersebut berasal dari kemitraan Indonesia-Norwegia melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil atau Results-Based Contribution (RBC).

Indonesia sebelumnya telah menerima kontribusi sebesar 216 juta dolar AS. Dukungan tersebut kembali diperkuat melalui pengumuman kontribusi tahap kelima sebesar 100 juta dolar AS pada COP31.

Kontribusi tersebut menjadi pengakuan atas capaian penurunan emisi Indonesia sekaligus mendukung pelaksanaan aksi kehutanan yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga : Menhut Raja Juli: Habitat Kedua Badak Jawa Dikaji Sejak 1980-an

Direktur Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, mengatakan keberhasilan pembiayaan iklim membutuhkan kepemilikan nasional yang kuat, kelembagaan efektif, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi yang kredibel.

Norwegia juga menekankan pentingnya kemitraan jangka panjang dan kepastian pembiayaan. Pendekatan tersebut perlu mengintegrasikan upaya mitigasi, adaptasi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan ketahanan masyarakat.

Dari pengalaman Indonesia, Direktur Proyek FOLU Norway's Contribution Tahap 1, Agus Justianto, memaparkan sejumlah capaian penguatan tata kelola hutan dan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di tingkat nasional maupun daerah.

Program tersebut telah memfasilitasi kegiatan penanaman pada lahan sekitar 19.000 hektare dengan estimasi penyerapan karbon 45.000 ton CO₂. Selain itu, program mendukung konservasi sekitar 10.000 hektare kawasan daerah aliran sungai (DAS), memfasilitasi lebih dari 1.500 kebijakan, serta penyelesaian 20 konflik tenurial.

Menurut Agus, capaian tersebut menunjukkan pembiayaan berbasis hasil tidak hanya mendukung rehabilitasi hutan, tetapi juga memperkuat kelembagaan dan tata kelola kehutanan.

Sementara itu, Direktur Proyek FOLU Norway's Contribution Tahap 2, 3, dan 4, Edi Sulistyo Heri Susetyo, menjelaskan dukungan pembiayaan juga diarahkan agar dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui Small Grant Program (SGP).

Dalam empat periode pendanaan, program tersebut telah mendukung sekitar 863 kelompok penerima manfaat di 31 provinsi. Penerimanya mencakup kelompok masyarakat akar rumput, generasi muda, dan kelompok rentan.

Baca juga : PLN-GGGI Teken Perjanjian Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia di COP31

Kegiatan yang didukung antara lain penanaman pada sekitar 891 hektare lahan dengan jumlah 948.916 pohon, pendidikan lingkungan, serta pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat.

Edi menjelaskan, akses pendanaan bagi masyarakat diperluas melalui sistem pengajuan proposal secara digital. Dengan mekanisme tersebut, organisasi masyarakat dapat mengajukan dukungan untuk kegiatan yang sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030.

Pembiayaan tersebut diharapkan menghasilkan manfaat ekologis sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dan penghidupan masyarakat.

Dalam sesi yang sama, Direktur Departemen Lingkungan Hidup Brazilian National Development Bank (BNDES), Marcus Cardoso, memaparkan pengalaman Brasil melalui Amazon Fund yang dikembangkan sejak 2008.

Mekanisme pembiayaan tersebut telah mendukung sekitar 100 proyek yang melibatkan 900 institusi. Fokusnya meliputi pemantauan dan pengendalian hutan, produksi berkelanjutan, penataan penggunaan lahan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Pengalaman Brasil menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan, kemitraan jangka panjang, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan pembiayaan konservasi hutan.

Usulkan Pusat Pembelajaran Pembiayaan Iklim

Baca juga : Indonesia Paparkan Hasil Nyata Pembiayaan Iklim di COP31 Turki

Salah satu pembahasan strategis dalam dialog tersebut adalah peluang pembentukan Centre of Excellence (CoE) untuk pembiayaan iklim berbasis hasil di Indonesia.

Para panelis merespons positif gagasan tersebut. CoE diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, penelitian, serta pengembangan model pembiayaan yang dapat dipelajari negara-negara berkembang lainnya.

Inisiatif tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berkembang dari penerima dan pelaksana pembiayaan iklim menjadi penyedia pengetahuan sekaligus mitra pembelajaran internasional. Pengembangannya tetap dapat memanfaatkan jejaring kerja sama global yang telah tersedia.

Dialog yang dimoderatori Atase Kehutanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Ima Yudin Rayaningtyas, turut menghadirkan pertukaran pengalaman dari peserta internasional dan daerah.

Perwakilan Ghana dan Kamerun menyampaikan pentingnya akses pembiayaan bagi masyarakat dan negara-negara Afrika. Sementara itu, pengalaman dari Lampung memperlihatkan manfaat dukungan program bagi pengembangan usaha masyarakat, termasuk komoditas kakao di Lampung Timur melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar.

Melalui forum tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya memastikan pembiayaan iklim menghasilkan perubahan nyata di tingkat tapak.

Pembelajaran dari Indonesia, Norwegia, dan Brasil menunjukkan keberhasilan pendanaan kehutanan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun. Namun, juga dari hutan yang terlindungi, ekosistem yang dipulihkan, kelembagaan yang semakin kuat, serta manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.