Dark/Light Mode

Kembali Disuarakan Prancis, Kanada & Inggris Di PBB

Wujudkan Negara Palestina Merdeka Jangan Cuma Omdo

Kamis, 24 September 2026 06:10 WIB
Presiden Emmanuel Macron berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, New York, AS, Selasa (22/9/2026). Foto REUTERS/Brendan McDermid
Presiden Emmanuel Macron berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, New York, AS, Selasa (22/9/2026). Foto REUTERS/Brendan McDermid

RM.id  Rakyat Merdeka - Prancis, Kanada dan Inggris telah menyatakan dukungan demi terwujudnya negara Palestina di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).

Dalam pidatonya yang berapi-api, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, pembatasan bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang dilakukan Israel adalah aib dunia.

“Invasi Israel terus dilakukan meski gencatan senjata sudah disepakati sejak Oktober tahun lalu,” sebut Macron dikutip dari Al Jazeera, Rabu (23/9/2026).

Pidato penuh semangat Macron itu disampaikan saat pasukan Israel menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina di Kota Gaza, Selasa (22/9/2026).

Departemen Kesehatan Palestina mencatat per September 2026, ada lebih dari 73.900 orang telah tewas di Gaza sejak perang genosida Israel dimulai pada Oktober 2023. Angka itu termasuk 1.399 korban jiwa yang jatuh sejak gencatan senjata antara Israel-Hamas berlaku pada Oktober lalu.

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Macron menyebutkan, Prancis termasuk di antara belasan negara yang mengakui negara Palestina setahun yang lalu. Namun, dia mempertanyakan kredibilitas jika hanya terus berdiam diri menghadapi situasi di Gaza.

“Ada pihak-pihak yang membanggakan perdamaian semu, padahal perdamaian ini tidak membuka kembali jalur kemanusiaan barang sedetik pun,” ujarnya.

Dia menyayangkan klaim pihak yang menjamin kemerdekaan Palestina dari tekanan Israel.

Baca juga : Sara Wijayanto, Gugat Cerai Demian Hidup Seperti Burger

“Gaza tetap dibom. Tepi Barat tetap dirampas,” sebut Macron.

“Mereka semua yang mengklaim keamanan Israel bergantung pada pelanggaran kedaulatan seluruh negara tetangganya melakukan kesalahan fatal. Tindakan itu melemahkan keamanan Israel—baik untuk saat ini maupun masa depan—serta mengancam keamanan tersebut,” ingatnya.

Macron, bersama Perdana Menteri (PM) Inggris Andy Burnham, PM Kanada Mike Carney dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, juga memimpin pertemuan di Sidang Umum PBB mengenai status kenegaraan Palestina.

PM Burnham mengatakan kepada para delegasi dari puluhan negara bahwa kegagalan mewujudkan solusi dua negara akan mengikis kepercayaan terhadap para politisi yang telah membicarakan isu tersebut.

Namun, tidak mengambil tindakan nyata.

Burnham mengatakan, Inggris juga telah melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, seraya menyebut proyek permukiman E1 Israel sebagai upaya sengaja untuk menghalangi solusi dua negara.

Proyek tersebut akan membelah wilayah Tepi Barat yang diduduki dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, sehingga memecah-belah wilayah yang diharapkan warga Palestina menjadi jantung negara mereka di masa depan.

“Kita semua hidup di era rendahnya kepercayaan terhadap politik. Banyak orang di ruangan ini, serta banyak politisi di seluruh dunia telah berbicara selama berpuluh-puluh tahun mengenai solusi dua negara. Namun, jika kita gagal menindaklanjuti kata-kata tersebut dengan tindakan nyata, kita akan semakin mengikis kepercayaan terhadap proses politik, diplomatik dan internasional,” beber Burnham.

Baca juga : Tragis, Kepala Daerah Penuhi Penjara KPK

PM Carney mengumumkan Kanada akan memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Kanada (Rp 1,2 triliun) kepada warga Palestina demi menjaga semangat solusi dua negara.

Dia mengatakan, 80 persen dari dana tersebut akan disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan langsung. Sedangkan 20 persen sisanya akan dialokasikan untuk mendukung perdamaian dan keamanan. Termasuk inisiatif jangka panjang Kanada untuk melatih kepolisian Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Carney menyatakan, warga Palestina di Gaza terus mengalami penderitaan luar biasa, sementara pihak Israel menghadapi ancaman eksistensial dari Hamas serta dari Iran dan kelompok-kelompok proksinya.

Dia juga mengkritik proyek permukiman E1 Israel dan mengatakan bahwa Kanada berniat menerapkan pembatasan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman di wilayah pendudukan tersebut. Kanada termasuk di antara 12 negara yang telah mengumumkan pembatasan perdagangan semacam itu.

Jalan Aman

Pertemuan para pemimpin dunia di New York berlangsung ketika berbagai upaya diplomatik menghadapi jalan buntu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dunia memasuki masa ketidakpastian yang mendalam.

“Para pemimpin dunia akan berkumpul di PBB dalam era ketidakpastian yang mendalam. Pada saat yang sama, kekuatan sedang bergeser. Dunia berubah dan institusi kita harus berubah bersamanya,” ungkap Guterres.

Baca juga : Bahas PT 5% & Syarat Capres, PDIP Tak Ditinggalkan Parpol-parpol Koalisi

Perang antara AS dan Iran menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan tersebut. Konflik yang telah berlangsung hampir tujuh bulan itu semakin meluas dan berdampak pada keamanan energi regional.

Arab Saudi sebelumnya menutup sebuah jalur pipa yang berfungsi sebagai alternatif bagi minyak yang terhambat di kawasan Teluk. Langkah itu dilakukan setelah pipa tersebut diserang kelompok militan Houthi, yang didukung Iran di Irak.

Sementara, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman juga meningkatkan risiko bagi kapal pengangkut minyak di sekitar Selat Bab al-Mandab.

Selain perang, masa depan PBB menjadi perhatian dalam pertemuan tahun ini. Sejumlah diplomat dan pejabat yang berbicara kepada Associated Press menggambarkan kondisi dunia sebagai semakin tidak stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan, organisasi tersebut berada pada titik penting. “PBB benar-benar berada pada titik balik. Tidak diragukan lagi. Tahun lalu kondisinya buruk. Tahun ini tidak jauh lebih baik,” ujar Wood.

Salah satu persoalan yang kembali muncul adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Rusia berpendapat, jumlah anggota tetap harus diperluas. Namun, hak veto yang dimiliki lima anggota tetap saat ini harus dipertahankan. DAY

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Kamis, 24 September 2026 dengan judul "Kembali Disuarakan Prancis, Kanada & Inggris Di PBB Wujudkan Negara Palestina Merdeka Jangan Cuma Omdo"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.