Ketua Banggar Kasih Dukungan

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri baik SD, SMP, SMA, hingga universitas.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan program pendidikan SD dan SMP gratis, termasuk bagi sekolah swasta.

"Mari kita bersama-sama (berusaha) karena untuk anggaran (sekolah gratis) tahun 2027 sekolah SD dan SMP baru tersedia pertama kali Rp 5 triliun dari (kekurangan) Rp 200 triliun," ungkap Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Caranya dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.

"Saya akan segera mengadakan rapat terbatas (ratas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegas Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).

Baca juga : Kuliah Gratis Di PTN Perlu Dana 93 Triliun

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kebijakan ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat yakni pendidikan gratis.

"Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” tandasnya di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Fikri menjelaskan, partainya telah melakukan penghitungan secara cermat terkait skema pendanaan program tersebut. Terlebih, amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan tidak hanya mampu menggratiskan sekolah negeri, tetapi juga menjangkau instansi pendidikan swasta.

“Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi, dari SD sampai Perguruan Tinggi, tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis,” tegas politisi PKS ini.

Fikri menyebut, langkah nyata menuju pembebasan biaya pendidikan secara menyeluruh akan segera memiliki landasan eksekusi. Pada tahun 2027, postur APBN akan mulai melaksanakan amanat MK Nomor 03/XXII/2024. "Berdasarkan putusan tersebut, biaya pendidikan tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, wajib digratiskan," imbuhnya.

Baca juga : Cegah TPPO, Pemerintah Perkuat Perlindungan PMI

Bagaimana tanggapan Pemerintah?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan, semua sekolah negeri mulai TK sampai SMA sudah gratis. Pemerintah juga sudah menggelontorkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah. "Bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Mu'ti di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto akan menindaklanjuti arahan presiden yang ingin biaya pendidikan di universitas negeri digratiskan.

"Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)" kata Brian di Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Brian menyebut kajian itu di antaranya terkait opsi skema pembiayaan. Hasil kajian itu nantinya dilaporkan ke Presiden Prabowo ketika sudah rampung untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Baca juga : Dipimpin Sekjen Sugiono, Gerindra Langsung Jalankan Gerakan ASRI Dari Prabowo

Brian menambahkan, Pemerintah sejauh ini telah memberikan dukungan pembiayaan untuk pelajar di universitas dengan beberapa program. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa. Bahkan pada 2025, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. "Semangatnya sama, bagaimana kita semakin membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia," pungkasnya. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 23 September 2026 dengan judul "Presiden Ingin Biaya Sekolah Gratis Ketua Baleg Kasih Dukungan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.