Indonesia, Rusia & Arsitektur Dunia Multipolar

RM.id  Rakyat Merdeka - Oleh: DR. Nikita Kuklin, Ahli Di Pusat Studi ASEAN, Dosen Di Departemen Studi Asia-Afrika, Universitas MGIMO, Moscow

Fragmentasi sistem internasional yang berlangsung semakin cepat membuat pencarian prinsip koeksistensi damai semakin mendesak. Dari perspektif Rusia, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menawarkan perpaduan pragmatisme strategis, kepentingan nasional, dan kepercayaan terhadap multilateralisme. Pendekatan ini memungkinkan perbedaan dikelola melalui aturan, konsensus, dan penguatan institusi secara bertahap.

Tatanan dunia baru tidak mungkin dibangun dengan menghapus perbedaan atau menyingkirkan kekuatan tertentu. Rusia, China, Amerika Serikat, negara-negara kekuatan menengah (middle powers) dan negara-negara kecil (small powers) tetap menjadi bagian dari sistem internasional.

Perbedaan tradisi politik dan pandangan mengenai kedaulatan harus diterjemahkan menjadi kompromi praktis. Dalam konteks ini, multipolaritas bukan sekadar fase sementara, melainkan kenyataan struktural.

Baca juga : Gandeng PDGI, Formula Gelar Pemeriksaan Gigi Gratis Untuk 7 Ribu Warga Cianjur

Pengalaman ASEAN menunjukkan bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada konflik. Pengambilan keputusan berbasis konsensus memang membutuhkan proses panjang. Namun, keterbukaan dan dialog berkelanjutan memungkinkan negara-negara Asia Tenggara mengelola perbedaan tanpa harus memiliki keseragaman ideologi.

Dukungan Rusia terhadap sentralitas ASEAN, kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) dan pengembangan BRICS yang inklusif berada dalam logika yang sama. Prinsip tersebut juga berlaku bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kekurangan PBB memang sudah diketahui bersama. Namun, reformasi institusi dinilai lebih baik daripada menghancurkannya. Dunia tetap membutuhkan mekanisme yang memungkinkan negara-negara dengan kepentingan berbeda berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun kompromi.

Dalam pembicaraan mengenai tatanan dunia baru, Indonesia memiliki bobot politik dan pengaruh normatif yang besar. Pancasila, warisan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, politik luar negeri bebas aktif, serta penekanan pada keadilan sosial memberikan Indonesia landasan untuk menghubungkan kedaulatan nasional dengan tanggung jawab internasional.

Baca juga : PP INI Pastikan UKEN dan Kongres XXV Tetap Berjalan Oktober 2026

Bagi Jakarta, otonomi bukan berarti isolasi. Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai pusat kekuatan tanpa harus tunduk kepada salah satunya. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia aktif dalam berbagai forum multilateral, sekaligus mempertahankan kebebasan dalam menentukan kepentingan nasional.

Arti penting Indonesia bagi Global South juga tidak hanya berasal dari jumlah penduduk, kekuatan ekonomi, dan sumber daya alam. Indonesia memiliki posisi untuk menghubungkan pembangunan nasional, kepemimpinan regional, dan agenda reformasi global. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang berprinsip tidak harus kaku, sementara pragmatisme tidak berarti meninggalkan nilai-nilai dasar.

Dalam konteks itu, kerja sama Rusia-Indonesia dapat menjadi salah satu pilar praktis tatanan yang sedang berkembang. Rusia menawarkan gandum, pupuk, sumber daya energi, serta keahlian dan teknologi di bidang energi nuklir, ruang angkasa, farmasi, dan industri maritim. Indonesia memiliki komoditas strategis, hasil perikanan, kopi, karet, tekstil, sumber daya manusia, serta akses ke pasar ASEAN yang berpenduduk sekitar 650 juta orang.

Kebutuhan hilirisasi dan pembangunan infrastruktur Indonesia semakin memperkuat sifat saling melengkapi tersebut. Kerja sama ketahanan pangan dan energi, galangan kapal, logistik maritim, pendidikan, serta penelitian dapat mengubah konsep multipolaritas menjadi manfaat konkret. Koneksi yang lebih kuat antara EAEU dan ASEAN juga berpotensi mendiversifikasi koridor perdagangan.

Baca juga : Kasasi PARFI Dikabulkan, Ki Kusumo Apresiasi Tim Hukum

Namun, kemitraan strategis tidak cukup dibangun melalui deklarasi. Diperlukan mekanisme pembayaran yang andal, konektivitas transportasi, koordinasi regulasi, perlindungan investasi, serta hubungan yang teratur antara kementerian, perusahaan, dan universitas. Prediktabilitas dan konsistensi menjadi kunci agar kesamaan prinsip dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang berjalan.

Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Timur di Vladivostok memperlihatkan orientasi tersebut. Persahabatan historis, termasuk kontribusi Uni Soviet pada tahap awal pembangunan Indonesia, tetap penting. Namun, hubungan kontemporer perlu diukur dari manfaatnya bagi masyarakat. Seperti pangan dan energi yang terjangkau, kesempatan bagi petani, pekerjaan terampil bagi generasi muda, serta listrik bagi masyarakat lokal.

Kehadiran Prabowo di Vladivostok juga menempatkan kerja sama bilateral dalam agenda yang lebih luas. Energi, pertanian, galangan kapal, logistik maritim, teknologi, dan pendidikan tinggi berkaitan dengan prioritas domestik, termasuk swasembada pangan dan energi, penguatan industri, serta pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, kerangka perdagangan bebas Indonesia-EAEU akan membutuhkan dukungan infrastruktur logistik, finansial, dan regulasi agar dapat dimanfaatkan dunia usaha.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.