Dark/Light Mode

Minta Dana Rp 913 Triliun Benahi Lalu Lintas Udara

Trump Tuding Biden Cs Kacaukan Penerbangan AS

Selasa, 17 November 2026 06:44 WIB
Para penumpang melakukan check-in di Bandara Internasional George Bush pada Sabtu, 14 November 2026, di Houston, Texas, setelah Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mencabut larangan lepas landas di seluruh negeri. (Foto: Dok.AP)
Para penumpang melakukan check-in di Bandara Internasional George Bush pada Sabtu, 14 November 2026, di Houston, Texas, setelah Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mencabut larangan lepas landas di seluruh negeri. (Foto: Dok.AP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta alokasi dana sebesar 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp 913,2 triliun untuk menangani sistem pengendalian lalu lintas udara di Amerika Serikat (AS) yang sudah ketinggalan zaman alias jadul. Permintaan dana ini menyusul masalah pada perangkat router yang menyebabkan penghentian penerbangan secara nasional pada 13 November lalu.

Insiden itu memaksa Administrasi Penerbangan Federal (Federal Aviation Administration/FAA) menerbitkan perintah penghentian penerbangan nasional (nationwide ground stop). Ini tercatat sebagai penutupan operasional udara terlama di Negeri Paman Sam sejak tragedi 11 September 2001.

Tidak hanya minta dana super besar. Trump bahkan menuduh pemerintahan pendahulunya, Joe Biden, sebagai dalang rusaknya sistem lalu lintas udara di Negeri Paman Sam.

“Pemerintahan Biden adalah bencana bagi FAA,” celoteh Trump di akun Truth Social-nya, Minggu (15/11/2026).

“Segala hal yang mereka sentuh menjadi kacau. Dana dalam jumlah besar dibelanjakan tidak bijak, membuat sistem yang sudah tua dan rusak menjadi lebih buruk daripada saat mereka mulai,” tuding Trump.

Baca juga : Trump-Jinping-Putin Bakal Ketemu Di China

Mendengar tuduhan tersebut, Partai Demokrat tidak tinggal diam. Demokrat menuntut penjelasan bagaimana pemerintahan Trump dalam membelanjakan miliaran dolar AS yang sebelumnya telah diberikan dalam budget belanja.

Pihak Demokrat juga meminta penjelasan detail mengenai akan dikemanakan dana sebesar Rp 913 triliun dibelanjakan.

Aksi saling tunjuk dan saling lempar kesalahan antara Pemerintahan Partai Republik dan Demokrat di Kongres mempertegas perpecahan politik yang kemungkinan akan kian melebar saat Partai Demokrat memegang kendali pada Januari 2027.

Pengawasan terhadap Pemerintahan Trump pun diperkirakan akan semakin intensif, bahkan dalam persoalan yang berdampak pada seluruh pelaku perjalanan.

Dalam sejumlah acara bincang-bincang pada Minggu pagi (15/11/2026), Menteri Transportasi AS Sean Duffy memaparkan apa saja yang sudah diketahui—serta apa yang masih belum jelas—mengenai berbagai masalah yang mendasari keputusannya pada 13 November 2026 untuk melarang penerbangan pesawat-pesawat tersebut.

Baca juga : Ribuan Penerbangan Distop, Penumpang Tidur Di Bandara

Dia juga mendesak Kongres mengucurkan dana tambahan miliaran dolar guna meningkatkan sistem yang, menurutnya, telah terabaikan selama berpuluh-puluh tahun.

Dalam sebuah unggahan di X, Minggu (15/11/2026), Duffy mengatakan, masalah bermula ketika seorang kontraktor federal mengganti bagian kabel tembaga lama dengan kabel serat optik baru, yang menyebabkan sistem mengalami kelebihan beban (overload).

Setelah kabel tersebut diganti di lokasi di El Dorado, Arkansas dan perangkat perute (router) dinyalakan, muncul masalah di fasilitas yang berlokasi di Amarillo, Texas.

Hal ini memicu dampak berantai yang berujung pada penghentian penerbangan di darat (ground stop).

Dalam sebuah pernyataan, FAA menyebutkan, data berlebih membanjiri sistem dengan tingkat 1.000 upaya koneksi setiap 4 hingga 5 detik.

Baca juga : Trump, Xi, Putin Bertemu di China Pekan Depan, Proliferasi Nuklir Jadi Sorotan

Menurut pihak agensi, lonjakan data tersebut menciptakan ketidakstabilan pada komunikasi pesawat dan aliran data radar.

Kontraktor kemudian memblokir akses di dua lokasi tersebut—Arkansas dan Texas—yang menurut FAA berhasil menstabilkan jaringan.

“Dibutuhkan dana miliaran untuk membangun arsitektur yang benar-benar baru bagi jaringan tersebut,” sebut Duffy dikutip dari AP, Senin (24/11/2026).

Dia menambahkan, sejumlah perusahaan—termasuk AT&T, Verizon, dan Lumen—siap untuk menerapkannya jika pendanaan tersedia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.