Audit Bangunan Sekolah Berusia Di Atas 10 Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, untuk mendata ulang seluruh bangunan sekolah yang rusak, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Tujuannya, agar program rehabilitasi sekolah disusun secara komprehensif.

Langkah itu harus diambil untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti ambruknya atap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan (KLS) 09, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2027, bersama Dinas Pendidikan, Senin (27/7/2026). 

Menurut Subki, pendataan menyeluruh harus menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi sehingga tidak ada lagi bangunan sekolah yang luput dari perencanaan perbaikan. 

Baca juga : Janji Manis Mancini

“Jangan sampai ada yang terlewat, sehingga kejadian sekolah roboh atau ambruk, kembali terulang,” ingat politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Komisi E, lanjut Subki, juga meminta Disdik DKI melakukan investigasi terhadap kualitas bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun, guna memastikan konstruksinya masih layak dan aman. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI akan membentuk tim investigasi dan tim inventarisasi untuk mengevaluasi kondisi bangunan sekolah lainnya, agar tidak ada lagi yang ambruk. 

Pram menyampaikan hal itu pada Jumat (24/7/2026), saat meninjau SDN KLS 09 yang atapnya ambruk hampir dua tahun lalu, tapi belum dibangun kembali. 

Baca juga : Mubadala Citi DC Open 2026, Janice Tjen Genggam Tiket Semifinal

Menurut Pram, untuk melakukan inventarisasi dan investigasi kondisi bangunan sekolah, Dinas Pendidikan akan didampingi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. 

“Karena, Dinas Pendidikan tidak punya keahlian untuk menginvestigasi kondisi bangunan sekolah dan sebagainya,” jelas mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 

Menurut Pram, sebelumnya pengecekan kondisi bangunan dan pembangunan sekolah, semuanya berada di bawah Dinas Pendidikan. “Sekarang, kami kerahkan juga Dinas Bina Marga dan Dinas Citata DKI,” tandasnya. 

Pram juga menjelaskan, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan 22 sekolah pada 2026. 

Baca juga : Warga Bergelut Hadapi Suhu Panas Dan Krisis Air

Namun, keterbatasan anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan efisiensi, Pemprov hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk membangun tujuh sekolah saja. 

Meski demikian, Pram memutuskan, empat sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan, akan mulai dibangun lebih cepat, karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga sekolah. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan empat sekolah itu sekitar Rp 249 miliar. 

Kondisi paling parah terjadi di SDN KLS 09 yang ambruk saat sekolah libur karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024. Atau, sekitar 1 tahun 8 bulan lalu. Menurut Pramono, SDN KLS 09 akan dibangun kembali pada September 2026. 

Apakah ada lagi sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan? Mengenai hal ini, Pram akan meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana, Tim Investigasi dan Tim Inventarisasi terlebih dahulu. [DRS/RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.