Jakarta Targetkan 2029 Sampah Terkelola 100 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang target besar: seluruh sampah Ibu Kota terkelola 100 persen pada 2029. Sebagai langkah awal, mulai 1 Agustus 2026, pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang telah diubah dari sistem open dumping menjadi controlled landfill.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, open dumping atau menumpuk sampah memang tidak dibolehkan lagi, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Karena itu, sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang mulai diubah menjadi controlled landfill, sebagai tahap menuju sanitary landfill. 

Controlled landfill adalah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir. Yakni, sampah ditimbun, diratakan, dan dipadatkan menggunakan alat berat, lalu ditutup dengan lapisan tanah secara berkala. Metode ini bertujuan menekan bau dan mengendalikan gas metana, agar lebih ramah lingkungan. 

Sanitary landfill adalah metode modern pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, dengan cara membuang, memadatkan, dan menimbun sampah menggunakan lapisan tanah setiap hari. Teknik ini dirancang khusus untuk mengisolasi sampah dari lingkungan, guna mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. 

Jika dicermati, sanitary landfill lebih ketat dibandingkan controlled landfill. Karena, sanitary landfill mensyaratkan penutupan sampah dengan tanah setiap hari, dan mencegah pencemaran air. Bukan cuma mencegah pencemaran udara. 

“Jadi, nanti sampah yang masuk harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, dipadatkan, ditutup, dan dikelola dengan sistem sanitary landfill,” kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026). 

Baca juga : Arsenal Vs Manchester City, Aroma Balas Dendam

Mulai 1 Agustus 2026, sekitar 25 persen sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan sudah berupa residu hasil pengolahan. 

Sebagai informasi, residu adalah sampah yang tidak bernilai ekonomis (tidak laku dijual) dan tidak bisa terurai. Misalnya, tidak bisa terurai menjadi kompos (pupuk). 

Langkah ini menjadi tahapan awal menuju penghentian penuh praktik open dumping pada 2029. Karena itu, Yuke mengingatkan, Jakarta tidak boleh terus bergantung pada TPST Bantargebang. 

Untuk itu, Yuke mengingatkan bahwa pengolahan sampah harus diperkuat sejak dari sumber, melalui konsep pilah, angkut, dan olah. Lantaran itu, dia mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang selama ini dinilai belum maksimal. 

“Jika seluruh TPS 3R dioptimalkan, maka bisa membantu mengatasi masalah sampah,” ujar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 

Yuke menyadari, ada keterbatasan lahan sebagai tantangan pembangunan TPS 3R di Jakarta. Meski demikian, dia meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang tersedia, dengan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai karakteristik masing-masing wilayah. 

Baca juga : Percaya Diri, Swiatek Bangkit Di Toronto

“Kita harus mempercepat semuanya. Potensi yang ada harus dioptimalkan. Semua pihak perlu dilibatkan, agar persoalan sampah di Jakarta bisa diselesaikan secara bertahap,” sarannya. 

Selain itu, Komisi D meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI mempercepat pengoperasian fasilitas pengolahan sampah organik di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk keperluan pertanian dan peternakan. 

Yuke menambahkan, kolaborasi dengan swasta dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan fiskal. Investor dapat menyediakan teknologi pengolahan sampah, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan kata lain, pihak swasta itu tidak dibayar. Tapi, mencari uang sendiri dari hasil mengelola dan menjual sampah yang laku dijual. “Hasil pengolahan seperti refuse derived fuel (RDF) maupun produk daur ulang kan sudah memiliki pasar,” katanya. 

Target 100 Persen Sampah Terkelola 

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempercepat transformasi pengelolaan sampah melalui Roadmap Pengelolaan Sampah yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Targetnya, seluruh sampah di Jakarta sudah terkelola 100 persen pada 2029, dan open dumping dihentikan sepenuhnya. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, peta jalan tersebut mengatur tahapan pengurangan, pemilahan, pengolahan sampah di sumber, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, hingga penerapan controlled landfill di TPST Bantargebang. 

Baca juga : RAPBN 2027 Diarahkan untuk 8 Program Prioritas

“Roadmap ini untuk memastikan transformasi pengelolaan sampah Jakarta berjalan terarah dan terukur,” kata Dudi. 

Pada kuartal III dan IV 2026, porsi open dumping ditargetkan turun menjadi 50,34 persen, sementara controlled landfill meningkat menjadi 8,39 persen. Sampah yang diolah melalui berbagai fasilitas, ditargetkan mencapai 20,28 persen. 

Target tersebut terus ditingkatkan, hingga open dumping dihentikan sepenuhnya pada 2029. Sebanyak 66,44 persen sampah ditargetkan diolah melalui berbagai fasilitas, sedangkan sisanya ditangani dengan sistem controlled landfill. 

Dudi menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumber. “Semakin banyak sampah dikurangi dan diolah dari sumber, semakin ringan beban pengelolaan di hilir,” pungkasnya. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.