Dark/Light Mode

Pramono Targetkan Pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 Rampung Jumat

Rabu, 18 November 2026 16:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Zahra/RM)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Foto: Zahra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada Jumat, 20 November 2026. Ia berharap unsur pemerintah, perwakilan buruh, dan kalangan pengusaha dapat segera mencapai titik temu terkait besaran kenaikan upah tahun depan.

Pramono mengakui, dalam sidang dewan pengupahan sejauh ini masing-masing pihak masih bersikeras mempertahankan nilai alfa yang menjadi dasar perhitungan upah versi kelompok mereka. Oleh karena itu,Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hadir di tengah untuk memfasilitasi ruang musyawarah guna mencari jalan keluar terbaik.

Baca juga : Pramono Minta Pelaku Penusukan Jemaah Masjid Duren Sawit Ditindak Tegas

"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi," ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sebagai langkah percepatan, Gubernur memberikan tenggat waktu tegas kepada tim perumus agar keputusan final segera tercapai. Ia berharap Jakarta dapat menjadi contoh atau role model bagi daerah-daerah lain dalam menuntaskan penetapan UMP secara tepat waktu.

Baca juga : Pramono Atasi Banjir Duren Sawit, Tata BKT hingga Mudahkan Akses Kesehatan

"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan. Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role modeldari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing," tegasnya.

Pramono menyerahkan koordinasi lanjutan kepada Asisten Keuangan bersama Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk mengawal proses mediasi hingga menghasilkan laporan final yang siap diserahkan kepadanya.

Baca juga : Pramono Sebut Kendaraan Kopdes di Lahan DKI Hanya Parkir Sementara

Target penyelesaian ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta seluruh kepala daerah mengawal ketat penetapan UMP 2027 rampung paling lambat pada 21 November 2026. Pemerintah pusat berharap proses dialog antara pemerintah, pekerja, dan asosiasi pengusaha seperti Kadin serta Apindo dapat berjalan kondusif demi menghasilkan angka kesepakatan yang ideal bagi semua pihak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.