Isu Publik di Medsos Dukung Penyusunan Strategi Komunikasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu-isu publik terkini di media sosial (medsos) harus menjadi perhatian humas pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi berbagai kebijakan dan program pemerintah agar tepat sasaran dan efektif.

“Penyusunan strategi komunikasi yang efektif (oleh humas pemerintah) tidak bisa lepas dari isu publik yang beredar luas di media sosial, mengingat media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari,” ujar Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktur TKKKP Kominfo), Hasyim Gautama, dalam acara Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Malang, Jawa Timur, Rabu (24/7/2024).

Hasyim mengatakan, ada beberapa alasan mengapa monitoring isu di media sosial menjadi penting dilakukan oleh humas pemerintah.

Pertama, media sosial memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah.

Baca juga : Temui Wapres, KSAU Laporkan Perkembangan Strategis & Alusista TNI AU

“Dengan memantau sentimen publik, pemerintah dapat menilai reaksi masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan Masyarakat,” tutur Hasyim.

Kedua, isu yang muncul di media sosial sering kali menjadi indikasi awal dari potensi krisis atau masalah yang lebih besar.

Dengan memahami tren ini, humas pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar dan sulit diatasi.

Ketiga, media sosial memberikan pemerintah kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga negara, menyampaikan informasi penting, mengklarifikasi kebijakan, dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat dengan cepat dan efisien.

Baca juga : Pertamina Lubricants Dukung Pemberantasan Praktik Pemalsuan Pelumas

“Oleh karena itu, monitoring isu publik di media sosial menjadi penting sebagai bahan penyusunan strategi komunikasi publik pemerintah yang efektif," ujarnya.

Lebih lanjut Hasyim mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kominfo pada 2023, didapatkan fakta bahwa saat ini monitoring isu yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan daerah (K/L/D) dijalankan dengan standar yang berbeda-beda.

Sebagian besar menggunakan aplikasi berbayar dari pihak ketiga dan sebagian lainnya yang melakukan monitoring secara manual.

Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan dalam menangani isu-isu publik yang strategis.

Baca juga : Syuting Pinjam 100, Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Film Nasional

“Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik saat ini tengah merencanakan pembangunan platform monitoring isu publik untuk Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo,” kata Hasyim.

Dia berharap platform ini dapat juga digunakan secara luas untuk keperluan kehumasan dan komunikasi publik, serta dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) seluruh Indonesia untuk dapat mengetahui isu yang menjadi perhatian publik.

“Kesadaran akan pentingnya memahami isu yang berkembang di media sosial akan membantu pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani Masyarakat,” pungkas Hasyim.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.