Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Zaskia Adya Mecca, Turun Langsung Padamkan Karhutla
- Menperin: Pendidikan Vokasi Kunci Cetak SDM Industri Unggul
- Nawakara Edukasikan Generasi Muda Soal Keamanan Hingga Kepedulian Lingkungan
- BRI Peduli Salurkan 270 Unit Mesin Pompa Air Bantu Kendalikan Api di Kalimantan
- Pemprov DKI Siapkan 11 Rusun dalam APBD 2027, Rorotan dan Marunda Prioritas
Garda Satu Minta Pemerintah Malaysia Beri Santunan 5 PMI Korban Penembakan
Jumat, 31 Januari 2025 22:00 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ormas Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) berdemonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia, di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Ratusan massa aksi menuntut tanggung jawab Pemerintah Malaysia atas insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, pekan lalu.
"Kami tegas menyatakan, Pemerintah Malaysia segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Garda Satu, Solihin Pure.
Pure menduga, peristiwa kekerasan terhadap PMI ini bukan kali pertama. Menilik data Migrant Care, selama 25 tahun terakhir, setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
Baca juga : Puan: Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Gratis
Sontak, selain mendesak agar Pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, kepada masyarakat Indonesia, juga memberikan santunan kepada keluarga korban.
"Agar memberikan sangu (santunan), bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami," tegasnya.
Pure menjelaskan, pihaknya saat berdemonstrasi diterima perwakilan Kedubes Malaysia bernama Jumadi. Asumsinya, melalui Jumadi, pernyataan sikap Garda Satu telah diterima dan akan disampaikan kepada Pemerintah Malaysia.
Baca juga : BPIP Minta Pemerintah Malaysia Usut Kasus Penembakan PMI
Nah, jika tuntutan ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Malaysia, Pure menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Tentu kalau tidak ditanggapi dalam 1x24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung Pemerintahan Malaysia di Jakarta," tegasnya.
Sejurus kemudian, Pure mengungkapkan pihaknya juga mendesak Pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Harapannya, Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya