Visi Prabowo dan Paradigma Pembangunan Jalan Tengah

Beberapa waktu lalu, pada lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, dalam pidatonya di agenda The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Rusia 20 Juni 2025, menjadi tonggak penting dalam arah pembangunan nasional Indonesia. Saat beliau menyatakan, “Saya telah memilih jalan kompromi, jalan sosialisme dan kapitalisme yang terbaik”. Pernyataan tersebut tidak lahir dari sekadar retorika politis, melainkan merupakan refleksi kritis terhadap kegagalan sistem pembangunan global yang selama ini mengandalkan trickle-down effect.

Model kapitalisme neoliberal maupun sosialisme murni dianggap tidak kompatibel dengan realitas Indonesia yang bersifat kepulauan, pluralistik secara sosial, dan kaya secara budaya. Oleh sebab itu, Prabowo menyerukan lahirnya model pembangunan baru yang kontekstual, yaitu berpijak pada identitas bangsa dan relevan dengan struktur masyarakat lokal.

Pondasi Pembangunan 

Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya membangun Indonesia berdasarkan falsafah ekonominya sendiri, hal tersebut bermakna pembangunan harus bersumber dari Pancasila, prinsip kedaulatan ekonomi, dan keadilan sosial. Pendekatan ini bersesuaian dengan pemikiran Notonagoro (1975) yang menempatkan Pancasila sebagai dasar monodualis antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

Baca juga : Di Forum BRICS, Menko AHY Bicara Pembangunan Kota Inklusif & Berkelanjutan

Visi Wakil Presiden RI Pertama, Mohammad Hatta, juga kembali relevan dalam konteks ini, yakni pembangunan bertumpu dari desa dan kawasan maritim sebagai manifestasi keadilan ruang. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak cukup jika hanya mengejar angka-angka pertumbuhan makro, tetapi harus menjawab persoalan ketimpangan struktural, penguatan solidaritas, dan inklusi sosial. 

Strategi yang digagas ini menolak imitasi model luar dan justru mendorong formulasi baru yang bersumber dari akar budaya dan kebutuhan riil bangsa sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, identitas geospasial Indonesia menuntut strategi pembangunan yang menjunjung prinsip keadilan spasial dan kedaulatan maritim. 

Pengakuan sebagai archipelagic state dalam UNCLOS 1982 menjadi dasar legal dan geopolitik untuk membangun struktur pembangunan yang desentralistik, menyatukan pulau-pulau dengan infrastruktur konektivitas dan logistik.

Pada konteks ini, Presiden Prabowo menghidupkan kembali gagasan Hatta yang menekankan pembangunan dari wilayah pinggiran sebagai koreksi atas model sentralistik warisan kolonial. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh semata-mata dikendalikan dari pusat, tetapi harus membuka ruang partisipasi dan afirmasi potensi lokal sebagai bagian dari kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Baca juga : Prabowo Undang Menkop Rapat Terbatas Soal Kopdes Di Hambalang

Mewujudkan Pembangunan Berdaulat dan Berdikari

Tantangan pembangunan nasional tentunya tidak ringan. Maka, untuk merealisasikan paradigma pembangunan yang berdaulat, Presiden Prabowo selalu menekankan tiga poros fundamental pembangunan dengan mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan kesejahteraan rakyat melalui perwujudan koperasi sebagai sokok guru ekonomi bangsa melalui koperasi desa Merah Putih. Ketiga pilar ini menjadi prasyarat kemandirian ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

Menurut data BPS (2024), Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras sepanjang 2023, sementara lebih dari 63% kebutuhan energi domestik masih bergantung pada impor BBM dan LPG (Kementerian ESDM, 2024), menjadikan ekonomi nasional rentan terhadap gejolak harga dan tekanan geopolitik global.

Di sektor pangan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sempat anjlok hingga Rp 5.049/kg pada musim panen awal 2024 (BPS Jawa Barat, 2024), jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/kg yang kemudian direvisi pemerintah pada Maret 2025. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya swasembada pangan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Baca juga : Soroti Perang Israel Vs Iran, Prabowo: Kita Cari Jalan Damai

Di sisi energi, percepatan transisi ke energi terbarukan seperti PLTS Cirata 145 MW, hidro, dan bioenergi perlu diperluas melalui skema koperasi desa Merah Putih atau BUMDes Energi sebagai solusi terdesentralisasi yang memperkuat kedaulatan dan kemandirian nasional secara berkelanjutan. Sehingga, dalam konteks pemberdayaan rakyat, koperasi desa Merah Putih menjadi instrumen penting untuk membangun demokratisasi ekonomi di akar rumput. 

Koperasi bukan sekadar unit bisnis, melainkan bentuk kelembagaan sosial yang menjamin partisipasi, distribusi manfaat, dan kemandirian warga desa. Kondisi dengan lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia (Kemendagri, 2024), koperasi desa memiliki potensi besar untuk membangun rantai pasok lokal, memperkuat ekonomi komunitas, dan mendorong pertumbuhan berbasis gotong royong.

Strategi ini tidak hanya mampu memperkecil kesenjangan antara pusat dan daerah, tetapi juga menjembatani pluralitas etnis dan budaya dalam kerangka pembangunan yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan nasional yang berakar pada nilai kolektif bangsa akan memperkuat ketahanan sosial dan membentuk struktur ekonomi yang resilien dan inklusif di masa depan.

Dr. Rasminto
Dosen Geografi Politik Unisma dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.