Menag: Baru 1,43% Santri Terlayani MBG, Perluasan Jangkauan Amat Penting

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan dan perluasan jangkauan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren. Usulan ini disampaikan mengingat jangkauan MBG bagi santri memang perlu diperluas.

Usulan tersebut disampaikan Menag dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tata Kelola MBG, di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Rakortas ini dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan. Hadir, utusan dari BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Komunikasi (Bakom) RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PPPA, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya.

Perluasan Jangkauan

Pertama, Menag menerangkan, santri adalah kelompok sasaran prioritas yang sangat membutuhkan intervensi gizi dari Pemerintah. Namun, angka keterjangkauannya saat ini masih sangat minim.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Gizi Nasional (BGN), per 28 Juli 2026, dari total populasi 4.268.848 santri di Indonesia, baru 61.195 orang yang terlayani program MBG. Karenanya, Menag meminta agar jangkauan MBG bagi santri diperluas.

Baca juga : Sudirta Jenguk Keluarga Korban Terduga Pencuri Ayam, Serahkan Bantuan Pendidikan

"Angka ini baru sekitar 1,43 persen dari total keseluruhan santri kita. Kelompok santri ini boleh dikatakan sebagai pihak yang paling memerlukan sentuhan program gizi, namun ternyata baru sekitar 1 persen yang bisa tersentuh. Ini yang perlu kita dorong bersama," papar Menag, seperti dimuat di laman kemenag.go.id.

Menag menyadari, sebagian besar pondok pesantren di Indonesia sudah memiliki dapur umum yang mandiri dan melayani kebutuhan makan santri. Namun, intervensi MBG tetap penting untuk meningkatkan standar angka pemenuhan gizi para santri.

Pelibatan Ekosistem

Kedua, Menag mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melibatkan ekosistem pesantren dalam rantai pasok program ini. Supplier bahan makanan untuk program MBG  bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren.

“Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren," usul Menag

Disesuaikan Jadwal Puasa Sunah

Baca juga : Messi Gagal Tenangkan Argentina

Ketiga, Menag menyampaikan masukan terkait teknis distribusi logistik MBG agar disesuaikan dengan kebiasaan di lingkungan pesantren. Salah satunya terkait Puasa Sunah Senin-Kamis.

"Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh," jelasnya.

Terkait tata kelola, Menag menekankan bahwa validitas data adalah syarat awal yang utama agar program MBG tepat sasaran. "Kalau data kita tepat, saya kira tidak akan sulit mengurai permasalahan. Tetapi kalau datanya tidak valid, pasti akan susah untuk menyelesaikan persoalan di lapangan," ucapnya.

Ia memastikan, struktur di bawah Kemenag siap bersinergi penuh dan mengambil langkah proaktif. “Dengan data yang valid, Kementerian Agama melalui kelompok santrinya, madrasahnya, dan kelompok-kelompok lintas agama lainnya, insya Allah akan lebih praktis untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga pengelola program ini ke depan," pungkas Menag.

Baca juga : Menag Tawarkan Ide Pelestarian Lingkungan Melalui Penguatan Konsep Ekoteologi

Dalam rapat ini, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem tata kelola program MBG agar dampaknya lebih optimal dan tepat sasaran.

"Dalam waktu dekat, kita targetkan penataan SPPG segera rampung, khususnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Pendataan untuk area prioritas penerima manfaat juga harus segera diselesaikan. Fokus utama kita menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," terang Zulkifli.

Ia menggarisbawahi komitmen seluruh pihak terkait dengan percepatan data lintas sektoral. Melalui rapat ini, seluruh pihak menyepakati langkah percepatan.

“Paling lambat 5 Agustus mendatang, pemutakhiran data dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG ini harus sudah disetorkan. Sinkronisasi data ini adalah prioritas yang harus segera diselesaikan," ucap Zulkifli.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.