PAD Kaltara Turun, PKS Minta Anggaran Beasiswa Dipertahankan

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memperjelas sejumlah perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2026. Mereka berharap, angka pendapatan dan belanja memperlihatkan alasan setiap perubahan, serta dampaknya bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Kaltara, Ladullah menyatakan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak boleh sebatas menggeser angka pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, APBD Perubahan harus memperlihatkan alasan setiap perubahan dan dampaknya bagi masyarakat.

Berdasarkan catatan Fraksi PKS, lanjut Ladullah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara dalam APBD Perubahan 2026 turun Rp 65,12 miliar atau 6,33 persen dari Rp 1,028 triliun menjadi Rp 962,88 miliar. Sementara, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat naik Rp 129 miliar.

“Ketergantungan pada transfer pusat tak bisa menjadi sandaran utama pembiayaan pembangunan,” ujarnya di Tanjung Selor, Kaltara, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Baca juga : Bio Farma Akan Dapatkan Transfer Teknologi Vaksin

Lebih lanjut, Ladullah mempertanyakan penurunan anggaran Beasiswa Kaltara Unggul. Alokasi program itu turun dari Rp 15 miliar pada 2025, menjadi Rp 5 miliar di tahun 2026, atau terdapat pengurangan sekitar 66,67 persen (Rp 10 miliar).

“Fraksi PKS meminta Pemerintah menjelaskan dampaknya terhadap jumlah penerima, serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan mahasiswa. Pendidikan bukan sekadar belanja tahunan. Pendidikan adalah investasi yang menentukan kualitas dan daya saing Kalimantan Utara di masa depan,” tegasnya.

Ladullah meminta, alokasi Beasiswa Kaltara Unggul dalam APBD Perubahan 2026, dipertimbangkan ulang. “Kami berharap, alokasi tersebut dikembalikan ke posisi semula (Rp 15 miliar), dari rasionalisasi belanja yang memiliki manfaat dan urgensi lebih rendah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, pihaknya terus menggenjot penerimaan PAD untuk mengejar target yang telah ditetapkan tahun ini. Hingga saat ini, realisasi pajak daerah telah mencapai 64,11 persen dari target Rp 752 miliar.

Baca juga : Pemprov Pastikan Layanan Dasar Warga Tetap Berjalan

“Capaian itu masih akan digenjot melalui sejumlah langkah. Utamanya, memperkuat pendataan potensi pajak dari sektor usaha,” ujarnya.

Iqro menambahkan, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD untuk melakukan pendataan terhadap sejumlah potensi penerimaan, yang selama ini menjadi sumber pajak daerah.

“Semua perusahaan kami minta datanya terkait pemakaian alat berat, air permukaan, BBM, dan kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Menurut Iqro, pendataan tersebut penting untuk memastikan potensi pajak yang ada dapat tercatat secara optimal. Selain perusahaan, lanjut dia, data yang diperoleh juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penelusuran objek pajak.

Baca juga : Norwegia Vs Portugal: Haaland Vs Ronaldo

Dengan langkah tersebut, lanjutnya, Bapenda Kaltara optimistis realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat hingga akhir tahun.

“Target yang ingin dicapai, berada pada kisaran 95 persen dari target yang telah ditetapkan. Kami optimistis, itu bisa tercapai,” tandasnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.