Refleksi 1 Tahun, KDMP Diiharap Jadi Agregator UMKM Dan Benteng Ekonomi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - The Djakarta Institute bersama Ruang Upgrading Indonesia menggelar Diskusi Publik bertajuk "Refleksi 1 Tahun KDMP: Antara Harapan, Tantangan, dan Masa Depan Ekonomi Desa, di Mura by Jakarta Connection, Selasa (6/10/2026).

Forum strategis ini menghadirkan para tokoh nasional, pengamat, akademisi, serta pemangku kebijakan untuk membedah arah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diluncurkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara Diskusi Publik dihadiri para narasumber terkemuka seperti Dr. Koko Haryono, Karyono Wibowo, dan Alfa Rizqi Fazari. Diskusi dipandu oleh Raycha Saffana Tazkiyah selaku Moderator dan Tiara Aulia Rachma selaku Master of Ceremony ini dibuka oleh Direktur Eksekutif Ruang Upgrading Indonesia, M Riyadh Fadild.

Riyadh Fadild menyatakan, KDMP yang hingga September 2026 telah mencatatkan angka 83.651 unit harus dipahami sebagai upaya restorasi mendasar atas watak asli perekonomian nasional yang berakar kuat pada semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menuntut agar struktur ekonomi nasional dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, bukan atas dasar penguasaan kapitalistis yang meminggirkan rakyat kecil.

Dalam perjalanannya, membedakan hakikat filosofis antara koperasi dan korporasi menjadi hal yang sangat krusial. Konsep mendasar dari koperasi adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keanggotaan (human-centric), kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota (one person, one vote).

Baca juga : Kemendag Fasilitasi Barcode untuk Produk UMKM

Hal ini sangat kontras dengan entitas korporasi swasta yang berpusat murni pada akumulasi modal (capital-centric), yakni kekuasaan dan keuntungan ditentukan oleh siapa yang memiliki modal terbesar.

M Riyadh Fadild menyatakan, membangun Indonesia yang lebih baik tidak mungkin tercapai tanpa membenahi fondasi ekonomi di tingkat paling dasar, yaitu desa. Karenanya, uang Upgrading Indonesia merasa bangga dapat mengambil peran aktif dalam mendorong terciptanya wacana publik yang sehat mengenai masa depan koperasi.

Dia menekankan, sejarah mencatat koperasi sering kali runtuh akibat kehilangan nilai-nilai kejuangan dan terjebak pada formalitas semata.

"Oleh karena itu, diskusi-diskusi strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa KDMP tidak mengulang kesalahan sejarah," kata Riyadh.

Riyadh mengajak seluruh elemen pemuda dan kaum profesional untuk ikut turun tangan, menyumbangkan pikiran, tenaga, dan teknologi demi mendampingi koperasi-koperasi desa agar mampu berdiri tegak dan mandiri di tengah gempuran arus modernisasi dan globalisasi.

Baca juga : Menkop Tegaskan Koperasi Bagian Dari Transformasi Ekonomi Indonesia

Direktur The Jakarta Institute, Alfa Reza memberikan pandangan kritis terkait dinamika kelembagaan dan tantangan eksekusi KDMP di lapangan. "Seperti yang kita tahu, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ini adalah langkah berani pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi langsung dari akar rumput," katanya.

Harapannya jelas, KDMP bukan cuma sekadar tempat simpan pinjam biasa, tapi dirancang menjadi pilar multi-usaha mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga UMKM yang dikelola dengan semangat gotong royong; dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Langkah ini, kata dia, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan koperasi desa sebagai entitas bisnis yang dikelola secara modern dan profesional.

Namun, sambungnya, di balik harapan yang tinggi, tantangan di lapangan tentu tidak sedikit. Beberapa bulan lalu, sempat muncul ulasan kritis dari lingkup perbendaharaan negara yang memunculkan satu pertanyaan besar, apakah KDMP ini benar-benar akan menjadi solusi jitu untuk ekonomi rakyat, atau justru berisiko menjadi beban baru bagi keuangan desa jika tata kelolanya tidak siap?

"Isu-isu seperti kapasitas SDM pengelola di tingkat desa yang belum terbiasa dengan manajemen modern, hingga urusan transparansi, masih menjadi PR dan tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama," terang Alfa Reza.

Baca juga : Cak Imin Dorong Perumahan Jadi Mesin Ekonomi, Bukan Sekadar Hunian

Diingatkan Alfa Reza, dalam perjalanan sejarah, intervensi negara yang terlalu dominan seringkali mengaburkan fungsi hakiki koperasi. Tantangan utama KDMP saat ini adalah membuktikan bahwa model multi-usaha yang mencakup produksi, konsumsi, dan penyediaan jasa dapat dijalankan secara efisien tanpa kehilangan karakter gotong royongnya.

"Transparansi keuangan dan kesiapan SDM di desa menjadi benteng utama agar KDMP tidak berubah menjadi lembaga birokratis yang tidak efisien dan berujung pada kerugian finansial," sebutnya.

Karenanya, lanjutnya, penting untuk diingat bahwa besar harapan publik agar nasib dan perjalanan KDMP tidak berakhir tragis seperti Koperasi Unit Desa (KUD) pada era Orde Baru. KUD di masa lalu kerap menjadi alat kontrol politik dan instrumen top-down birokrasi, yang akhirnya lumpuh ketika dukungan negara ditarik karena tidak memiliki akar demokrasi yang kuat di tingkat warga.

Karena KDMP merupakan program yang didorong dari atas (top-down) oleh pemerintah/negara, maka kewaspadaan tertinggi harus dijaga agar pelaksanaan program ini jangan sampai mematikan roh demokrasi dan kesadaran swadaya yang menjadi inti sistem koperasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.