Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Langkah taktis Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka opsi moratorium sementara pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi mendapat apresiasi kalangan ekonom.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mengendalikan kelebihan pasokan atau oversupply, sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya nikel Indonesia.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, menilai rencana moratorium merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global.
Terlebih, berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutipnya, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus 261 ribu ton pada 2026.
"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel global. Kontribusi Indonesia mencapai sekitar 66 persen terhadap produksi tambang dunia pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026.
Besarnya kontribusi tersebut, lanjut Amirusholihin, memberikan ruang bagi Indonesia untuk memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan nikel dunia melalui pengelolaan produksi yang terukur.
Dia menjelaskan, pengendalian produksi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi lebih besar apabila dibarengi dengan penguatan industri hilir.
Baca juga : Pakar ITS Apresiasi Diplomasi Energi Bahlil
Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah dinilai perlu memastikan setiap ton nikel yang diekstraksi mampu menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia," jelasnya.
Menurut Amirusholihin, apabila produksi dikelola sehingga pasar lebih seimbang dan nikel diproses menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Dia juga mendukung arah kebijakan pemerintah untuk memperdalam hilirisasi dari produk setengah jadi menuju produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Pembangunan smelter, kata dia, merupakan tahap awal yang perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat penguasaan teknologi sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang dinikmati industri domestik.
"Pengendalian produksi dapat membantu menjaga umur cadangan dan menghindari produksi yang berlebihan ketika pasar sedang mengalami surplus. Sementara itu, pendalaman hilirisasi memastikan bahwa setiap ton nikel yang ditambang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kedua kebijakan tersebut harus berjalan bersama," tegas Amirusholihin.
Jaga Daya Tawar
Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional.
Baca juga : Hilirisasi Nikel Bawa Harapan Baru Bagi Anak Muda Di Maluku Utara
Menurutnya, dominasi Indonesia yang memasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan sekadar terus memperbesar kapasitas produksi.
Yusuf menjelaskan, pengendalian pasokan Indonesia telah menunjukkan pengaruh terhadap pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton.
Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf.
Menurutnya, kebijakan pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara apabila mampu menciptakan tingkat harga yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan.
Dia mencatat, penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus telah mencapai sekitar Rp21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi 6,54 miliar dolar AS. Yusuf menambahkan, kebijakan moratorium perlu dibarengi dengan pengalihan investasi menuju industri hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.
Pengembangan teknologi pengolahan seperti high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai dinilai dapat memperpanjang rantai nilai industri nikel di dalam negeri.
Baca juga : Bahlil Dinilai Mampu Pangkas Hambatan Investasi Dan Dorong Industri Hijau
Namun, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung. Tujuannya agar investasi baru tidak kembali memperbesar kapasitas produk antara yang telah mengalami kelebihan pasokan.
"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," kata Yusuf.
Bahlil Buka Opsi Moratorium
Sebelumnya, Bahlil membuka opsi moratorium terhadap industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Bahlil menegaskan, opsi tersebut bukan moratorium terhadap komoditas nikel secara keseluruhan.
Pemerintah, kata dia, melihat kondisi oversupply di pasar nikel dunia. Ia menyebut angka sekitar 2,5 juta ton saat menjelaskan kondisi kebutuhan dan cadangan nikel. "Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Atas kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk meminimalkan industri yang menghasilkan produk setengah jadi.
"Kita dapat mempertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalkan, bagaimana kalau kita melakukan moratorium?" tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
