Bahlil Dinilai Mampu Pangkas Hambatan Investasi Dan Dorong Industri Hijau

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai membuka peluang mempercepat hilirisasi sekaligus transisi energi di Indonesia.

Kemenko yang dipimpin Bahlil Lahadalia diharapkan mampu mengurai persoalan lintas kementerian yang selama ini menjadi hambatan investasi, mulai dari perizinan, kepastian bahan baku, penyediaan energi, hingga akses pasar.

Guru Besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Muhammad Bachtiar Nappu mengatakan, penyatuan koordinasi menjadi langkah penting. Namun, keberhasilan Kemenko tidak cukup diukur dari perubahan struktur kelembagaan.

Menurutnya, ukuran utama justru terletak pada kemampuan Kemenko menghilangkan berbagai hambatan atau bottleneck yang selama ini membuat investasi hilirisasi berjalan lambat.

“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, sampai akses pasar,” kata Bachtiar, dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Bachtiar menjelaskan, persoalan selama ini muncul karena berbagai elemen dalam ekosistem hilirisasi tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Investor, misalnya, bisa memperoleh izin industri, tetapi belum mendapatkan kepastian bahan baku.

Dalam kasus lain, bahan baku tersedia, tetapi harga listrik belum kompetitif. Ada pula kondisi ketika pasokan listrik tersedia, namun jaringan transmisi belum siap.

Baca juga : Hilirisasi Dan Transisi Energi Nggak Lagi Jalan Sendiri

Karena itu, Bachtiar menilai nilai strategis Kemenko baru terletak pada kemampuannya mengintegrasikan rantai pengambilan keputusan tersebut.

Namun, koordinasi tidak berarti seluruh kewenangan harus tersentralisasi. Kementerian teknis tetap perlu menjalankan fungsi check and balance, sementara Kemenko memastikan kebijakan antarlembaga tidak saling bertabrakan.

“Kalau ditanya ukuran keberhasilannya, jangan dilihat dari berapa banyak rapat koordinasi yang dilakukan. Ukurannya adalah berapa banyak bottleneck investasi yang berhasil dihilangkan, berapa lama waktu dari perencanaan sampai financial close bisa direalisasikan, dan berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia,” ujarnya.

PLTS 100 GW Jadi Penggerak Industri

Bachtiar juga menilai program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai upaya menambah kapasitas pembangkit.

Program tersebut, menurutnya, dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional dengan menjadikan kawasan industri sebagai pusat permintaan atau load center energi bersih.

“Energi terbarukan tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi, tetapi juga menjadi faktor daya saing industri karena biaya energinya bisa lebih rendah,” kata Bachtiar.

Baca juga : Menko Bahlil Strategis Dorong Industri Dan Lapangan Kerja

Menurutnya, pembangunan pembangkit perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah dapat terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan energi kawasan industri, kemudian membangun sistem energi yang paling kompetitif untuk melayani permintaan tersebut.

PLTS di sekitar kawasan industri juga perlu didukung jaringan transmisi yang kuat, sistem penyimpanan energi, serta pembangkit lain untuk menjaga keandalan pasokan. Integrasi energi bersih dengan hilirisasi semakin penting karena produk Indonesia akan menghadapi tuntutan pasar global terhadap produk rendah karbon.

Dengan pasokan energi yang semakin bersih, Indonesia tidak hanya berpeluang menjual nikel, baja, atau aluminium.

Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing sebagai produsen low-carbon nickel, low-carbon steel, dan low-carbon aluminium.

Bachtiar menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas Kemenko dalam satu hingga dua tahun mendatang. Di antaranya realisasi investasi, peningkatan nilai tambah domestik, daya saing energi, kualitas lapangan kerja, serta semakin singkatnya waktu eksekusi proyek dari tahap identifikasi hingga operasi komersial.

“Kalau investor masih harus berkeliling dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu kementerian ke kementerian lain, itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah persoalan. Jadi, koordinasi melalui Kemenko baru ini harus mampu menghasilkan economic value yang nyata,” tegasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Lembaga tersebut menilai pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi mencerminkan komitmen politik pemerintah untuk mempercepat transisi energi, hilirisasi, dan industrialisasi hijau.

Baca juga : Akademisi Nilai Bahlil Punya Modal Kuat Integrasikan Hilirisasi-Transisi Energi

Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan, kompleksitas regulasi dan persoalan teknis membutuhkan orkestrasi lintas lembaga. Tujuannya agar proses dari tahap perencanaan hingga implementasi dapat berjalan selaras.

“Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi,” kata Imaduddin.

Menurut Imaduddin, salah satu agenda yang dapat dipercepat melalui koordinasi tersebut adalah program PLTS 100 GWp. Program ini membutuhkan penyelarasan kebijakan industri, perencanaan energi, tata ruang, infrastruktur, hingga investasi.

Selain transisi energi, Imaduddin melihat pembentukan Kemenko sebagai peluang memperbaiki strategi hilirisasi pemerintah. Sebab, keberhasilan hilirisasi bergantung pada keputusan banyak kementerian yang harus saling mendukung.

Izin investasi, pasokan bahan baku, pembangunan pabrik, ketersediaan energi, dan akses pasar harus dipersiapkan sebagai satu rangkaian yang terintegrasi.

“Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan. Hilirisasi membutuhkan dukungan lintas kementerian yang terarah, dari perizinan, energi dan akses pasar. Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” pungkas Imaduddin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.