Madura, Kalbar Hingga Maluku Utara Berharap Kebagian Listrik PLTN

RM.id  Rakyat Merdeka - Diskusi publik Economic Frontline tentang PLTN di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026, mendengar tiga suara dari daerah. Tak satu pun menolak mentah-mentah. Masing-masing datang dengan syarat. Permintaan paling lugas datang dari peserta asal Front Pemuda Madura.

“Saya juga ingin menagih kepada negara supaya Madura juga diberikan PLTN,” katanya. Madura, menurutnya, belum punya pembangkit sendiri dan masih bergantung pada pasokan dari Jawa, sehingga sering mengalami pemadaman bergilir.

“Negara ini sudah merdeka 81 tahun, tapi Madura belum pernah merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.

Terkait hal ini, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Topan Setiadipura menjawab, bahwa Madura pernah paling dekat memiliki PLTN. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Topan, Indonesia hampir meneken kerja sama dengan Korea Selatan untuk reaktor kecil SMART, yang juga bisa menyuling air laut menjadi air tawar. Rencana itu batal. Daftar 28 lokasi potensial PLTN, kata Topan, tetap bisa ditinjau ulang oleh pengambil keputusan asalkan lokasinya lolos kriteria penolakan tapak.

Baca juga : PLN Telusuri Penyebab Blackout Batam, Pasokan Listrik Pulih 100 Persen

Dari Kalimantan Barat, Mei Christhy, pendiri Gerakan Samataka dari Pemuda Adat Dayak, membawa syarat yang berbeda. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan Pulau Semesak di Kabupaten Bengkayang sebagai calon tapak. Menurut Mei, pulau itu hanya sekitar 900 meter dari Desa Sungai Raya, tempat sebagian besar warga hidup sebagai nelayan. “Kita harus terbuka dengan teknologi baru,” kata Mei.

Dia meminta Pemerintah menjalankan FPIC (free, prior and informed consent), yaitu persetujuan warga atas dasar informasi awal tanpa paksaan. “Oke, kita tidak bisa menolak pembangkit listrik tenaga nuklir ini ada di tengah-tengah kita. Tapi alangkah baiknya dari jauh hari itu harus disosialisasikan dengan benar dan tepat.”

Benar dan tepat, bagi Mei, berarti petugas datang ke desa, bermalam di sana, dan menjelaskan rencana PLTN di teras rumah warga, bukan di hotel atau kantor dinas.

Topan menanggapi, bahwa kawasan budaya termasuk kriteria penolakan tapak, dan bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sedang membuka rancangan aturan keselamatan reaktor untuk masukan publik.

Baca juga : Madura United Siap Tantang Bhayangkara FC

Suara ketiga datang dari Maluku Utara. Ingrid Nola dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (Formalut) menyandingkan dua angka: sistem listrik PLN Ternate-Tidore berdaya mampu sekitar 61 MW, sementara pembangkit milik kawasan nikel IWIP di Halmahera Tengah sekitar 4.540 MW.

Dia menyebut, puluhan desa di provinsinya belum menikmati listrik. Data yang dikutip media pada pertengahan 2026, mencatat setidaknya ada 43 desa. Syarat Ingrid: setiap megawatt PLTN perlu disertai jatah listrik gratis atau bersubsidi, 24 jam, untuk Puskesmas, sekolah, dan rumah tangga di daerah sekitar. “Pemerintah itu harus menjamin keadilan distribusi,” katanya.

Menanggapi hal ini, Anggota Dewan Energi Nasional, Muhammad Kholid Syeirazi sepakat, kebutuhan listrik Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Konsumsi per kapita, katanya, baru sekitar 1.500 kWh, seperempat standar negara maju.

Dia juga mengakui, jaringan listrik antarpulau masih terputus-putus, sehingga pembangkit baru perlu dibangun bersama transmisinya. “Jangan sampai hanya memperhatikan growth, tapi banyak orang tambah miskin,” ujarnya.

Baca juga : Listrik Mati, Air Tak Ada, Udara Sesak

Pemerintah menargetkan, tapak PLTN pertama ditetapkan paling lambat 2027. Konsultasi sampai tingkat desa dan jatah listrik bagi warga sekitar, dua syarat dari forum ini, punya tenggat yang sama.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.