Pemerintah Pacu Listrik Desa Sebagai Jalan Pemerataan Energi Hingga Pelosok

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah. Di tengah capaian rasio elektrifikasi nasional yang telah mencapai 99,83 persen, ribuan desa dan permukiman terpencil masih belum menikmati layanan listrik secara memadai.

Wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara hingga pedalaman Kalimantan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan energi dari Sabang sampai Merauke.

Kebijakan Listrik Desa (Lisdes) menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak terus tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Sebab, listrik bukan sekadar urusan penerangan, melainkan kebutuhan fundamental yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan, rasio elektrifikasi nasional pada triwulan I 2026 telah mencapai 99,83 persen. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan 10 tahun lalu lalu yang baru mencapai 91,16 persen pada 2016 silam.

Baca juga : PLN-PAM Jaya Jaga Pasokan Air Bersih Saat Pemeliharaan Gardu Listrik

Namun, capaian rasio elektrifikasi tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, terutama di wilayah timur Indonesia dan daerah terpencil.

"Komitmen pemerintah terkait program elektrifikasi desa merupakan komitmen kuat pemerintah di bawah arahan langsung Bapak Presiden. Presiden menegaskan target elektrifikasi atau melistriki semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu empat tahun," ujar Tri dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR, Kamis, 4 Juni 2026.

Pemerintah, lanjut dia, telah menyusun empat pendekatan strategis untuk mempercepat pemerataan listrik nasional. Strategi tersebut meliputi perluasan jaringan listrik atau grid extension, pembangunan sistem listrik skala lokal atau mini grid, pemanfaatan PLTS individual yang dilengkapi baterai, serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Keempat pendekatan itu dirancang agar pembangunan listrik tidak terpaku pada satu model infrastruktur. Daerah yang memungkinkan dijangkau jaringan PLN dapat menggunakan perluasan jaringan, sedangkan kawasan terpencil dan terisolasi bisa memanfaatkan pembangkit energi terbarukan secara mandiri.

Menjangkau Ribuan Lokasi

Baca juga : Warga Pegunungan Arfak Kini Nikmati Listrik 24 Jam

Keseriusan pemerintah memperluas akses listrik terlihat dari peta jalan program Lisdes dan BPBL periode 2025–2029. Pada tahun 2025, program Lisdes semula ditargetkan menjangkau 1.285 lokasi dengan potensi 77.616 calon pelanggan.

Namun, melalui optimalisasi anggaran, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi. Tri menyebut seluruh konstruksi program tersebut telah selesai 100 persen dan dilengkapi Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Di tahun 2026, Pemerintah meningkatkan target pembangunan menjadi 2.065 lokasi dengan potensi 173.853 calon pelanggan. Program ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan sasaran lokasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan infrastruktur.

Khusus pelaksanaan Lisdes 2026, Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 10,3 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas rupiah murni reguler sebesar Rp 994 miliar dan tambahan anggaran sekitar Rp 9,3 triliun.

Sementara itu, rancangan pembangunan Lisdes 2026–2027 melalui skema jaringan distribusi dan PLTS komunal mencakup 3.850 lokasi dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 18,65 triliun.

Baca juga : Kementerian ESDM Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, Maluku

Besarnya alokasi anggaran tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar program pembangunan fisik, melainkan agenda strategis negara untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tri mengakui, pelaksanaan Lisdes menghadapi tantangan serius karena sebagian besar lokasi pembangunan berada di kawasan timur, wilayah terdepan, dan daerah terluar. Kondisi geografis membuat penyelesaian pembangunan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembangunan jaringan di wilayah yang sudah berkembang.

Karena itu, Kementerian ESDM membutuhkan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, terutama dalam mempercepat perizinan kawasan hutan, pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat, penyediaan akses jalan dan jembatan, serta penyiapan lahan untuk pembangunan PLTS komunal.

Penguatan tim terpadu juga diperlukan dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya. Sehingga hambatan pembangunan listrik di daerah terpencil tidak hanya dibebankan kepada PLN.

Persoalan perizinan, aksesibilitas, dan ketersediaan lahan membutuhkan penyelesaian bersama agar target elektrifikasi dapat terus tercapai. ”Kami berharap sinergi ini dapat semakin kuat dalam rangka mempercepat program elektrifikasi hingga wilayah terpencil,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.