Kesejahteraan Sosial Harus Menjadi Wajah Utama Pembangunan Indonesia

 Sebelumnya 
DNIKS dan Pentingnya Kolaborasi Nasional

Dalam konteks pembangunan tersebut, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memiliki ruang strategis untuk mengambil bagian dalam memperkuat agenda kesejahteraan sosial nasional.

Persoalan kesejahteraan sosial tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, hingga komunitas di tingkat akar rumput.

DNIKS perlu terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan pemikiran, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan sosial, dan pembangunan kolaborasi lintas sektor.

Ada beberapa agenda yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, mendorong agar setiap kebijakan pembangunan nasional memiliki perspektif kesejahteraan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Kedua, memperkuat integrasi program pemerintah agar bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dapat saling melengkapi.

Ketiga, meningkatkan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan berkelanjutan.

Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat

Keempat, memperluas partisipasi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih terarah dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Kelima, memperkuat peran masyarakat sipil dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan partisipatif, serta memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

DNIKS harus menjadi bagian dari kekuatan kolaboratif nasional yang ikut memastikan bahwa agenda pembangunan kesejahteraan sosial berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menuju Indonesia Emas 2045: Jangan Hanya Membangun Ekonomi, Bangunlah Kesejahteraan

Visi Indonesia Emas 2045 tidak cukup diwujudkan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau kekuatan ekonomi besar dunia.

Indonesia Emas harus menjadi Indonesia yang masyarakatnya sehat, terdidik, produktif, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi harus membuka lapangan pekerjaan. Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan harus memperluas mobilitas sosial. Pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau seluruh warga negara.

Baca juga : Tak Ada Mantan Kapolri & Menteri Yang Ditangkap

Sementara perlindungan sosial harus mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Inilah esensi pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum dan agenda strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh program prioritas benar-benar terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Diperlukan keberanian untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta membuka ruang partisipasi publik. Pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau lembaga tertentu.

Negara Maju Adalah Negara yang Mensejahterakan Rakyatnya

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat.

Masyarakat harus dapat merasakan bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka. Anak-anak mendapatkan pendidikan dan gizi yang baik. Keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mandiri.

Lanjut usia hidup dengan layak. Penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan. Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai.

Baca juga : Momen Prabowo Sapa Eks Kapolri Surojo Bimantoro: Kumisnya Masih

Itulah makna sesungguhnya dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, saya berpandangan bahwa momentum pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung melalui kontribusi pemikiran, penguatan kolaborasi, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dukungan terhadap agenda pemerintah juga harus disertai komitmen untuk memberikan masukan yang konstruktif, mengawal implementasi kebijakan, dan memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Sebab, pembangunan nasional bukan sekadar tentang membangun negara yang kuat, tetapi juga membangun masyarakat yang sejahtera. Indonesia maju bukan hanya ketika ekonominya tumbuh, tetapi ketika seluruh rakyatnya memiliki kesempatan untuk hidup layak, bermartabat, dan sejahtera.

Inilah saatnya menempatkan kesejahteraan sosial sebagai wajah utama pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis adalah Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Sudarto.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.