Prof Asrorun Niam Minta Presiden Terbitkan Aturan Larangan Vape

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, meminta Presiden menerbitkan aturan yang melarang penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape.

Desakan ini menyusul ditetapkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan hingga produksi dan perdagangan vape hukumnya haram.

Komisi Fatwa MUI secara resmi menetapkan fatwa tersebut setelah melalui Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).

Keputusan itu ditandatangani Prof Niam bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca juga : Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Prof Niam menjelaskan, penerbitan fatwa tersebut didasarkan pada dampak buruk penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, vape dinilai berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.

Baca juga : Negara Harus Bongkar Seluruh Ekosistem Pengkhianatan Informasi & Dugaan Makar

MUI menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna.

MUI juga menetapkan larangan terhadap penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahkan, aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik turut dinyatakan haram.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegasnya.

Melalui fatwa ini, Prof Niam berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, memahami serta mematuhi ketentuan tersebut. Upaya ini dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat

Dia juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui penerbitan aturan yang melarang penggunaan dan peredaran vape agar perlindungan masyarakat tidak hanya bertumpu pada kesadaran individu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.