Polri Terbitkan LP Dugaan Makar, Suyudi Beberkan Peran 4 Pati Dalam Kasus Sadap

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendalami dugaan tindak pidana makar, yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Terkait hal tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan enam ahli terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat Perwira Tinggi (Polri) sebagai tersangka. Masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. 

Total 28 saksi terdiri dari 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.

Sementara enam ahli yang dimaksud terdiri dari dua ahli ITE dan empat ahli pidana.

Barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan. Antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan, dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," papar Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam rapat dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut. Berikut rinciannya:

Peran LSP 

Baca juga : Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penyadapan Ilegal, 4 Pati Polri Jadi Tersangka

Suyudi menjelaskan, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri  pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.

"Peran tersebut, dalam materi penyidikan, dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.

Peran SU

SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK Polri) pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.

Peran EH

EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP.

EH diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik.

Peran AS

AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik dari Jenderal LSP, yang kemudian diteruskan kepada operator.

AS kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.

Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.

Masa Penahanan 

Baca juga : Kapolri Bongkar Modus Penyadapan Ilegal, Perintah Diduga dari Jenderal LSP

Suyudi menuturkan, masa penahanan LSP berlangsung pada tanggal 4 hingga 23 November 2026, EH pada tanggal 3 hingga 22 November 2026, dan AS pada tanggal 2 hingga 21 November 2026.

Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka. Pada 11 November 2026, SU resmi berstatus tahanan rumah.

"Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Suyudi. 

Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.

Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Baca juga : Polri Tidak Pandang Bulu

Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak Pidana Makar 

Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.

"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," pungkas Suyudi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.