LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan, Buka Peluang untuk JC

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan. Seluruh permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan.

LPSK juga membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang berstatus sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku jika ada pengajuan seiring perkembangan penanganan perkara.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, hingga perkembangan terakhir, seluruh pemohon berstatus sebagai saksi.

Dengan demikian, terdapat penambahan dua permohonan dibandingkan data sebelumnya yang mencatat enam saksi mengajukan pelindungan.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," ujar Sri dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Meski belum menerima permohonan dari saksi pelaku, LPSK tetap membuka peluang pengajuan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk justice collaborator, sesuai perkembangan penanganan perkara.

Sri menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan.

LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan pelindungan para pemohon.

Baca juga : Polri Tidak Pandang Bulu

Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), LPSK menyebut telah menerima enam permohonan pelindungan dari saksi dalam kasus penyadapan.

Sejak 6 November, permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan. LPSK juga telah berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.

Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Diketahui, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut telah menjerat empat jenderal polisi yang pernah menduduki jabatan strategis di Korps Bhayangkara.

Tiga orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026), yakni mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026).

Baca juga : Kasus Penyadapan Presiden, Pati Polri Berinisial AS Dipecat Tidak Hormat

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selain Listyo Sigit Prabowo, dua tersangka lainnya adalah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.

"Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ungkap Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.

Ketiga tersangka tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi saat itu masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan intensif.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula dari dugaan penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Penyidik menduga para tersangka memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon dengan memasukkannya ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.

"Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," tuturnya.

Pada Oktober 2026, para tersangka diduga berupaya menghilangkan jejak penyadapan dengan memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan yang tersimpan di komputer LIMS.

Baca juga : Enam Saksi Kasus Penyadapan Ajukan Pelindungan ke LPSK

"Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut, membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," beber Asep.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik Direktorat Siber juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Berdasarkan hasil penyidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, penyadapan ilegal tersebut diduga tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Penyadapan juga diduga menyasar nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 331 ayat (1) atau ayat (2) KUHP Nasional. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.