Indonesia Terima 100 Juta Dolar AS dari Norwegia untuk Perlindungan Hutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia dan Norwegia mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,67 triliun. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi Norwegia atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Energi dan Lingkungan Hidup menyambut baik tambahan kontribusi tersebut. Dukungan ini melengkapi kontribusi Norwegia sebelumnya yang telah mencapai 216 juta dolar AS.

Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bentuk kepercayaan internasional terhadap capaian penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi.

"Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai USD 100 juta dari Norwegia—yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta—sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, komitmen tersebut memperkuat berbagai langkah perlindungan lingkungan yang dilakukan pemerintah. Di antaranya penambahan 70.000 personel perlindungan hutan serta pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan tercapainya target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yakni kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan jumlah yang dilepaskan.

Baca juga : Indonesia-Kongo Perkuat Kerja Sama Kehutanan, Fokus Kayu Lestari dan Mangrove

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui pesan video yang ditayangkan di Paviliun Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Norwegia atas kontribusi tersebut.

Menurut Raja Juli, pembayaran berbasis hasil tahap kelima merupakan pengakuan terhadap kerja keras petugas kehutanan dan masyarakat dalam menjaga serta mengelola hutan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, Indonesia memiliki kewenangan menentukan prioritas penggunaan dana sesuai kebijakan nasional. Pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Raja Juli menyebutkan, terdapat empat prioritas utama penggunaan kontribusi tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Keempatnya meliputi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan.

"Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur," ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland. Ia menilai Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang terarah dapat memberikan hasil bagi perlindungan iklim, alam, dan masyarakat.

Baca juga : Kemenhut-Kemhan Perkuat Sinergi Penertiban Kawasan Hutan.

"Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan," kata Sigrun.

Menteri Lingkungan Hidup RI turut menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama kedua negara tidak hanya diukur dari penurunan emisi dan pembayaran berbasis hasil.

Menurutnya, integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat juga menjadi ukuran penting keberhasilan kerja sama tersebut.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili pemerintah Indonesia dalam acara tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Ia mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api yang membantu pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pengetahuan warga yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan dinilai menjadi modal penting dalam upaya perlindungan lingkungan.

"Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka," ujar Rohmat.

Kontribusi Naik Dua Kali Lipat

Dalam kontribusi tahap kelima ini, Norwegia memberikan komitmen sebesar 100 juta dolar AS dengan nilai pembayaran 10 dolar AS untuk setiap ton setara karbon dioksida (CO2eq) yang berhasil diturunkan.

Baca juga : Kemenhut Pulihkan Taman Nasional Tesso Nilo, 25 Jenis Satwa Terekam

Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang menggunakan tarif 5 dolar AS per ton CO2eq.

Pembayaran tahap kelima diberikan atas capaian penurunan emisi Indonesia selama periode 2020–2023.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima total 216 juta dolar AS dari Norwegia melalui empat tahap kontribusi. Pembayaran tersebut didasarkan pada penurunan emisi yang telah diverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menekankan, tindak lanjut kontribusi tahap kelima harus disertai pembagian tanggung jawab yang jelas bagi setiap pelaksana. Penggunaan dana juga harus dilaporkan secara terbuka.

Melalui pemantauan berkala, Kementerian Kehutanan ingin memastikan dukungan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat sekitar hutan dan memperkuat upaya pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Dengan tambahan kontribusi ini, kerja sama Indonesia dan Norwegia diharapkan semakin memperkuat perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.