Golkar Ingatkan Pengisian Wapres Pengganti Harus Sesuai Konstitusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan sesuai mekanisme konstitusi dan tidak dijadikan sumber konflik politik baru.

Firman mengatakan, konstitusi telah mengatur secara jelas tahapan dan batas waktu pengisian jabatan Wapres sehingga seluruh pihak perlu menghormati ketentuan tersebut.

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.

Baca juga : Firman Soebagyo: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Dulu

Karena itu, Firman meminta, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi memicu kegaduhan politik maupun aksi turun ke jalan.

“Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan,” kata Firman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR tersebut juga meminta para pejabat dan politisi mengambil pelajaran dari dinamika politik yang terjadi. Menurut dia, jabatan dan kepercayaan publik harus dijalankan dengan mengedepankan kejujuran serta tanggung jawab.

Baca juga : Firman Soebagyo: Kadin Perlu Diperkuat Peran Dan Fungsinya

Firman menilai, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para pemegang jabatan publik perlu menjaga integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat.

“Siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana berkomunikasi dengan partai-partai koalisi terkait pengisian jabatan Wapres.

Baca juga : DPR Dorong Pembentukan Badan Khusus Tangani Karhutla

Menurut Yusril, meskipun pengusulan dua nama calon Wapres merupakan hak prerogatif Presiden, komunikasi dengan partai-partai politik pendukung dalam Pilpres 2024 tetap diperlukan.

“Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen,” ujar Yusril seusai mengikuti pertemuan terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.