Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hendri Satrio: Cawapres Pengganti Gibran Paling Pas Dari Gerindra
Rabu, 18 November 2026 15:39 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat politik Hendri Satrio menilai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto akan lebih tepat jika berasal dari Partai Gerindra. Menurut dia, kader Gerindra lebih mudah diterima oleh seluruh partai koalisi sekaligus memiliki kedekatan politik dengan Prabowo.
Pria yang akrab disapa Hensa itu mengatakan, sosok dari Gerindra dinilai sudah memiliki kesamaan frekuensi dengan Prabowo, sehingga tidak memerlukan penyesuaian dalam membangun kerja sama pemerintahan. Selain itu, figur dari kalangan sipil dinilai dapat melengkapi latar belakang Prabowo yang berasal dari militer.
Hensa menilai, jika Prabowo memilih kandidat dari partai lain, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai koalisi yang tidak mendapatkan posisi tersebut. Karena itu, memilih kader Gerindra dinilai dapat menjadi jalan untuk menjaga soliditas koalisi.
"Kalau yang dipilih dari partai lain nanti jadinya pertama, Prabowo akan membesarkan partai lain, kedua nanti mungkin akan ada pertanyaan dari partai koalisi lain yang tidak dipilih. Jadi sebetulnya dari Gerindra ini lebih kepada menenangkan semua pihak," ujar Hensa dalam keterangannya,
Baca juga : Yusril Ungkap Mekanisme Pemilihan Wapres, Mirip Pemilu 1999
"Tidak ada pertanyaan why him, why her, kenapa dia, kenapa dia. Tapi begitu dari Gerindra, dianggapnya sudah satu frekuensi dengan Pak Prabowo, sipil, dan itu oke," lanjutnya.
Di antara sejumlah nama yang berpotensi, Hensa menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi figur yang paling kuat.
Akademisi Universitas Paramadina itu menjelaskan, penilaiannya terhadap sosok calon wakil presiden berangkat dari tiga persoalan utama yang harus diselesaikan pemerintah, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi. Menurut dia, wakil presiden baru harus mampu membantu Prabowo menangani ketiga persoalan tersebut.
Dalam bidang ekonomi, Hensa menilai calon wakil presiden harus memiliki kemampuan membangun kepercayaan pasar serta menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha. Sementara di bidang hukum, ia mengusulkan sosok yang memahami persoalan hukum dan berasal dari kalangan sipil untuk memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan.
Baca juga : Yusril: Penentuan Cawapres Pengganti Gibran Mutlak Hak Prabowo
"Selain mengerti hukum, juga sangat baik bila dipilih dari kalangan sipil supaya ada supremasi sipil. Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil," kata dia.
Adapun dari sisi komunikasi, Hensa melihat terdapat paradoks dalam pemerintahan Prabowo. Ia menilai sejumlah pembangunan telah berjalan, tetapi belum mampu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik dan elektabilitas Presiden.
"Pembangunan dilakukan dengan baik oleh Pak Prabowo, tapi karena tidak mampu dikomunikasikan dengan baik hingga hari ini, elektabilitas dan kepuasan publiknya turun terus. Maka diperlukan sosok wakil presiden yang mampu berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta mampu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya," tutur Hensa.
Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa ketentuan perundang-undangan mengharuskan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Ia membuka kemungkinan nama kedua berasal dari kalangan pengusaha atau teknokrat, bahkan sosok yang belum banyak diperbincangkan publik.
Baca juga : 4 Pimpinan DPD Dinilai Layak Masuk Bursa Cawapres
Menurut Hensa, mekanisme pemilihan nantinya dapat berlangsung melalui musyawarah mufakat maupun mekanisme lain sesuai ketentuan. Ia mencontohkan dinamika pemilihan presiden pada 1999 ketika Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri sebagai calon dari Poros Tengah, sehingga pemilihan berlangsung di antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.
Hensa tidak menutup kemungkinan calon kedua yang diajukan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Namun, ia menilai hal itu tetap dimungkinkan sepanjang prosesnya memenuhi ketentuan undang-undang, yang mengharuskan adanya dua kandidat.
Ia berharap pemilihan wakil presiden pada 9 Desember mendatang dapat berlangsung tanpa pemungutan suara dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Menurut dia, kesepakatan bersama akan menjadi mekanisme yang lebih baik dalam menentukan sosok pendamping Presiden.
Hensa menegaskan, siapa pun yang nantinya terpilih harus mampu membantu Prabowo menyelesaikan persoalan komunikasi pembangunan, sekaligus menjawab penurunan kepuasan publik di tengah berbagai program pemerintah yang telah berjalan. Ia berharap, wakil presiden baru dapat menjadi sosok yang diterima masyarakat dan mampu menjembatani pemerintah dengan rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya