Dark/Light Mode

KPK Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR 2014-2024

Jumat, 20 November 2026 16:09 WIB
Gedung KPK. (Foto: Oktavian/RM)
Gedung KPK. (Foto: Oktavian/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran uang hasil korupsi kuota haji kepada sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024.

Langkah ini menyusul munculnya sejumlah nama legislator dalam fakta persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, pengembangan perkara tersebut bergantung pada kecukupan alat bukti.

Menurut dia, KPK akan menindak pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum apabila bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan.

Pernyataan itu disampaikan Taufik menanggapi kesaksian mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan pada Rabu (18/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Gus Alex mengungkapkan bahwa Ketua Komisi VIII DPR periode 2019–2024 yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pernah meminta uang sebesar Rp 10 miliar.

Baca juga : Atalia Praratya: Setiap Hari Adalah Hari Anak, Kita Semua Pelindung

Uang tersebut disebut diminta untuk memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Selain Yandri, Gus Alex juga membeberkan adanya permintaan tambahan uang reses dari jajaran pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024 lainnya. Mereka antara lain Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, dan Diah Pitaloka.

"Iya betul, tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Taufik menambahkan, tim penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) akan membahas hasil persidangan serta penyidikan perkara korupsi kuota haji.

Pembahasan itu mencakup kesaksian Gus Alex dan berbagai fakta lain yang terungkap selama persidangan. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan dalam pengembangan perkara korupsi kuota haji.

"Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya," tandas Taufik.

Baca juga : Yaqut Jelaskan Alasan Pembagian Kuota Haji, Minta NU-Muhammadiyah Tak Terpecah

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Selain Yaqut, terdakwa lainnya yakni mantan Staf Khusus Menag era Yaqut, Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Ketiganya disidangkan secara terpisah. Menurut jaksa, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 622 miliar.

Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 06/SR/LHP/DJPI/PKN.01/02/2026 tertanggal 20 Februari 2026.

Jaksa menyebut terdapat tiga komponen penyebab kerugian negara dalam perkara tersebut. Pertama, selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat, senilai Rp 438,21 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 senilai Rp 39,95 miliar.

Baca juga : Bachtiar Nasir Pantau Langsung Persidangan Kasus Kuota Haji

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 143,91 miliar.

Jaksa menyebut, perbuatan tersebut memperkaya Yaqut dan pihak-pihak lainnya. Yaqut disebut menerima 271.500 dolar AS atau setara Rp 4,8 miliar.

Sementara itu, Gus Alex disebut menerima 5.233.800 dolar AS atau setara Rp 93,4 miliar serta Rp 330 juta.

Selain itu, perbuatan tersebut juga disebut memperkaya pihak-pihak lain serta sejumlah korporasi, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.