Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Yaqut Jelaskan Alasan Pembagian Kuota Haji, Minta NU-Muhammadiyah Tak Terpecah
Rabu, 18 November 2026 17:09 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap memberikan keterangan dalam pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam persidangan, Yaqut akan menjelaskan alasan kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta pengetahuannya terkait perkara yang didakwakan.
Salah satu hal yang akan diterangkan adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan, yang menurutnya, mempertimbangkan aspek keselamatan jemaah.
"Persoalan kapasitas layanan dan kepadatan di Mina dan Muzdalifah saya rasa perlu dijelaskan secara konkret. Saya berharap penjelasan saya diperiksa bersama seluruh dokumen dan keterangan lain agar perkara ini dapat dinilai secara utuh," ujar Yaqut.
Ia menegaskan, keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Karena itu, konteks kapasitas layanan dan kepadatan di Mina serta Muzdalifah perlu diperhatikan dalam menilai kebijakan pembagian kuota tersebut.
Baca juga : Bachtiar Nasir Pantau Langsung Persidangan Kasus Kuota Haji
Sebagai konteks, Kementerian Agama (Kemenag) dalam penjelasan resminya pada Juli 2024 menyebut tambahan kuota sebanyak 20.000 dialokasikan masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus.
Keterbatasan lahan, zonasi, serta kesiapan layanan di Mina dan Muzdalifah menjadi sejumlah pertimbangan operasional.
Yaqut mengaku memahami harapan jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.
Namun, menurutnya, alasan kebijakan dan dampaknya harus dijelaskan berdasarkan data, termasuk menyangkut kesempatan berangkat dan keadilan antrean.
"Saya memahami harapan jemaah yang sudah lama menunggu. Karena itu, alasan kebijakan dan dampaknya perlu dijelaskan dengan data. Saya bersedia menjelaskan keputusan yang memang saya ambil, tanpa mengabaikan pertanyaan mengenai kesempatan berangkat dan keadilan antrean," tuturnya.
Mengenai dugaan pengumpulan fee percepatan, Yaqut kembali membantah pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun menerima aliran uang tersebut.
Baca juga : Sidang Kasus Kuota Haji, Yaqut Tolak Bersaksi untuk 3 Terdakwa Lain
"Posisi saya tetap, saya tidak pernah memerintahkan pengumpulan fee dan tidak menerima dana tersebut. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui dan langkah yang saya lakukan," tegasnya.
Yaqut juga menyatakan tidak mengetahui ataupun terlibat dalam tindakan pihak lain di luar pengetahuannya.
Karena itu, ia memilih tidak memberikan kesaksian terhadap tiga terdakwa lain dan akan menyampaikan keterangannya dalam pemeriksaan sebagai terdakwa.
"Terhadap tindakan-tindakan di luar pengetahuan saya, saya tidak terlibat. Karena itu, saya menolak bersaksi terhadap mereka. Saya akan menguraikan semuanya saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. Saya tidak terkait sama sekali dengan dakwaan terhadap tiga terdakwa lain. Jadi, apa yang harus saya saksikan jika saya memang tidak tahu?" ujarnya.
Di sisi lain, penasihat hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, menilai pemeriksaan terdakwa menjadi kesempatan untuk memperjelas hubungan antara keputusan yang diambil, pelaksanaannya, serta dugaan perbuatan yang didakwakan.
Dodi juga menilai kebijakan yang diambil Yaqut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga : Sidang Yaqut Cholil Qoumas Hadirkan Saksi Ahli dari UMJ
"Dari aspek keuangan, penyelenggaraan haji juga menghasilkan penghematan sedikitnya Rp 600 miliar dan memperoleh pengakuan sebagai salah satu penyelenggaraan haji terbaik," kata Dodi.
Menurut Dodi, apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tersebut juga datang dari lintas organisasi kemasyarakatan.
Hal itu, antara lain, terlihat dari keterangan Buya Anwar Abbas saat hadir sebagai saksi meringankan dalam persidangan beberapa waktu lalu.
Dodi menyebut Ketua PP Muhammadiyah tersebut menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah mengapresiasi Yaqut, yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU), atas penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai berjalan baik dan memberikan kemanfaatan bagi umat.
Karena itu, Dodi mengingatkan agar proses hukum yang tengah berjalan tidak menjadi pemicu perpecahan di antara warga kedua organisasi Islam tersebut.
"Jangan sampai persidangan ini justru dipakai untuk memecah belah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya