DPR Usul Ada Kementerian Menangani Perubahan Iklim

 Sebelumnya 
Berikutnya, dia menyinggung rendahnya harga kredit karbon domestik yang masih berada di kisaran 2-5 dolar AS (sekitar Rp 32 ribu-80 ribu) per ton. Angka itu jauh tertinggal dibanding pasar karbon Uni Eropa yang telah mencapai 60-90 dolar AS (sekitar Rp 960 ribu-Rp 1,44 juta) per ton.

Ateng menyebut, negara yang memiliki kementerian khusus perubahan iklim terbukti mampu menurunkan emisi karbon per kapita dalam waktu relatif singkat. Keberadaan lembaga khusus dinilai mampu memperkuat fokus kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta membangun kredibilitas pasar karbon.

Baca juga : Zulhas Optimis Harga Bahan Pangan Stabil Hingga Lebaran

RUU Perubahan Iklim, lanjutnya, akan mendorong Pemerintah mengambil langkah tegas melalui tiga opsi kelembagaan. Opsi itu meliputi pembentukan kementerian khusus perubahan iklim, penguatan lembaga lingkungan hidup jadi badan strategis lintas sektor, atau pembentukan regulator khusus dengan kewenangan jalur cepat untuk sertifikasi dan penegakan hukum karbon.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menambahkan, perubahan iklim telah memasuki tahap krisis dan dampaknya dirasakan semakin dekat. Harus ada upaya serius agar krisis ini tidak semakin parah dan berubah menjadi bencana iklim.

Baca juga : Mendagri Tekankan Fungsi Pemerintahan Dan Ekonomi

Wakil Ketua Umum PAN itu menyebut, sepanjang 2025 krisis iklim terbukti berdampak paling besar pada kelompok ekonomi lemah. Banjir rob, hujan ekstrem berkepanjangan, hingga bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan ketimpangan dampak krisis iklim.

Karena itu, Pemerintah kudu menjadikan 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. “Tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim akan terus memburuk dan memperlebar kerentanan sosial,” pungkas Eddy. PYB

Baca juga : Nurdin Halid Usulkan Penundaan Musda Golkar

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Senin, 12 Januari 2026 dengan judul "Percepat Pengembangan Pasar Karbon DPR Usul Ada Kementerian Menangani Perubahan Iklim"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.