Akurasi Data Desil Demi Bansos Tepat Sasaran

Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR/Ketua MPR ke-15/Ketua DPR ke-20/Ketua Komisi III DPR ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tanggapan dan kritik publik terhadap data desil yang mengelompokkan masyarakat dalam 10 tingkatan kesejahteraan menjadi pengingat tentang betapa pentingnya data yang terverifikasi. Tanggapan dan kritik publik itu pada gilirannya membantu Pemerintah merumuskan kebijakan tentang besaran belanja negara untuk program bantuan sosial (Bansos) dan ragam subsidi lainnya dengan lebih terukur, dan penyalurannya pun bisa tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui bersama, masyarakat telah menyimak desil melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis DTSEN terbaru, per 3 per Juli 2026, menyebutkan jumlah penduduk 290,13 juta jiwa dengan 95,98 juta keluarga di Indonesia. DTSEN merupakan akumulasi dan sinkronisasi data sosial dan ekonomi yang diintegrasikan dari berbagai kementerian atau lembaga, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), dan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), termasuk Dukcapil.

Dengan DTSEN ini, dibuat desil atau pengelompokan masyarakat dalam 10 tingkatan kesejahteraan berdasarkan 39 variabel, yang cakupannya meliputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan dengan segala isinya. Penentuan desil tidak dilakukan oleh pejabat tingkat desa, kelurahan, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi, melainkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga : Bamsoet: Revisi UU Dorong Kadin Jadi Sui Generis Non APBN, Sejajar Lembaga Negara

Desil 1 menjelaskan keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin; desil 2 adalah masyarakat kategori miskin; desil 3 kelompok hampir miskin; desil 4 kelompok rentan miskin, dan seterusnya hingga desil 10 yang menjelaskan keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau sangat kaya.

Desil dan segenap data itu menjadi acuan bagi Pemerintah merancang dan menetapkan kebijakan belanja Bansos dan ragam subsidi lainnya, seperti subsidi pendidikan atau pendaftaran sekolah maupun kuliah jalur afirmasi. Dengan desil pula Pemerintah ingin membatasi akses subsidi energi atau BBM bagi golongan mampu pada desil 9 dan 10.

Masyarakat di berbagai daerah mulai menyimak DTSEN dan rincian desil sejak awal Agustus 2026 di website Kementerian Sosial (Kemensos). Berselang hari, tanggapan dan kritik mulai bermunculan di ruang publik, yang disuarakan melalui platform media sosial. Banyak warga mengeluhkan data desil atau gambaran profil serta kondisi perekonomian mereka yang tidak sesuai dengan fakta kehidupan saat ini.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Perwakilan Ombudsman di berbagai daerah, seperti Gorontalo, Surabaya, dan Bangka Belitung, langsung menindaklanjuti aduan itu dengan saran perlunya verifikasi lapangan. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun menerima ribuan aduan masyarakat yang khawatir bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dicabut pasca-perubahan desil. DPRD DIY minta Dinas Sosial (Dinsos) setempat maupun tingkat kabupaten mengumpulkan data langsung dari masyarakat yang mengalami perubahan desil.

Baca juga : Bamsoet Dukung Usulan Kepala BIN, Perlu Dibuatnya UU Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing

Contoh kasus tentang ketidaksesuaian data pada desil cukup banyak dan beragam. Misalnya Timbul (49 tahun), pengemudi becak asal Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo. Timbul cemas melihat profilnya berada di desil 9 usai anaknya diterima di perguruan tinggi, sementara seorang lurah justru berada di desil 8. Padahal, sebelumnya Timbul di desil 1. Posisi Timbul di desil 9 akan berdampak pada akses program bantuan, termasuk biaya pendidikan bagi anaknya.

Pengalaman Amad terbilang unik. Warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang sehari-hari bekerja serabutan ini heran karena posisinya di desil berubah-ubah dalam waktu singkat. Awalnya Amad di desil 4. Setelah sensus ekonomi baru-baru ini, Amad sudah di desil 6. Beberapa hari kemudian, Amad sudah di desil 9. Nyaris sama dengan Amad adalah pengalaman Anif Ashar (47 tahun), warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Anif, pedagang pentol dan juga guru mengaji dengan penghasilan di bawah Rp 1 juta, pasti bingung melihat profilnya dimasukkan ke desil 9.

Diandra Fristi juga punya pengalaman unik. Mahasiswi semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini sempat terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Dari keluarga tidak mampu, Diandra mendaftar untuk mendapatkan beasiswa Be Smart melalui aplikasi yang dibuka Pemerintah Kota Surabaya. Proses pendaftarannya ditolak oleh sistem karena dia teridentifikasi bukan dari keluarga miskin atau prasejahtera.

Pada website beasiswanya, tertulis bahwa keluarga Diandra di desil 7 dan memiliki tiga mobil, sementara di website Kemensos keluarganya di desil 2. Ayahnya bekerja sebagai pengantar galon, sedangkan ibunya tidak bekerja. Bahkan keluarganya pun tidak memiliki sepeda motor. Pengalaman Diandra viral di media sosial. Banyak warga mengaku memiliki keresahan serupa terkait data desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi mereka.

Baca juga : Bamsoet Terpilih Jadi Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2026 versi Berlian Organizer

Bersyukur bahwa Pemerintah responsif terhadap kritik dan keberatan itu. Pemerintah pun memberi kesempatan kepada setiap warga untuk mengajukan koreksi tentang profil mereka di desil. Metodologi desil sejatinya tidak salah. Namun, ketika hasil dari penerapan metodologi itu tidak selaras dengan fakta lapangan, pertanyaan yang langsung mengemuka adalah kualitas data.

Aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, termasuk pendidikan dan perumahan, selalu berubah sejalan dengan dinamika kehidupan. Karenanya, data ragam aspek yang menjadi acuan desil itu pun dinamis dan selalu ada potensi untuk berubah. Sebuah keluarga yang semula tinggal di rumah kontrakan selalu memiliki peluang untuk tinggal di rumah sendiri, ketika beberapa bulan kemudian keluarga itu mampu membayar uang muka dan mencicil rumah tinggal. Atau, ada pula keluarga yang dengan terpaksa menunda kelanjutan pendidikan seorang anak karena alasan kekurangan atau belum adanya biaya.

Dengan begitu, data administratif tidak selalu menggambarkan realitas hari ini, Maka, ketika metodologi desil akan ditetapkan, selalu diperlukan pembaruan informasi melalui pemutakhiran data. Pada tahap pemutakhiran, jangan lagi mengandalkan data administratif atau data historis. Setelah pemutakhiran, langkah lanjutan yang sangat diperlukan adalah verifikasi lapangan untuk mengonfirmasi kebenaran atau akurasi data. Tidak ada salahnya jika tahap pemutakhiran data dan verifikasi lapangan melibatkan Pemerintah Daerah.

Dengan data yang terus diperbarui dan terverifikasi akan membantu Pemerintah memahami realita sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan lebih komprehensif dan akurat. Dengan acuan data terkini, rancangan dan rumusan kebijakan tentang besaran belanja negara untuk program Bansos dan ragam subsidi lainnya lebih terukur dan penyalurannya pun bisa tepat sasaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.