Habiburokhman Minta Kapolri Buka Fakta Kasus Penyadapan Ilegal Kelompok LSP

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pihaknya akan meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk membuka semua fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal kelompok LSP dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026).

"Hari ini, kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

"Selain penyadapan, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti illegal surveillance, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," beber Wakil Ketua Partai Gerindra itu.

Baca juga : Presiden Prabowo: Jangan Pakai Istilah Politikus Ya, Ada Tikusnya

Menurutnya, berbagai informasi tersebut harus didalami secara serius.

"Ketika kemudian terbukti, maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," cetus Habiburokhman. 

Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri akan mulai pada pukul 08.30 hingga 12.00 WIB, semua anggota sudah konfirmasi hadir.

Baca juga : Prabowo Singgung Pengkhianatan: Makin Besar Kekuasaan, Makin Kuat Godaan Korupsi

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya telah menyeret empat Perwira Tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka. Masing-masing berinisial LSP, ASN, EHS, dan SU.

Terkait kasus tersebut, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AS.

“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca juga : Wapres: Saran Presiden Saya Fight Di PTUN

Selain sanksi administratif, AS juga dijatuhi sanksi etika: perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Menurut Isir, AS diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri, untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” beber Isir. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.